Balinetizen.com, Denpasar-
Provinsi Bali masuk dalam 10 besar prosentase Penyesuaian APBD, Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah, Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa, dan Rasionalisasi Belanja Modal.
Evaluasi dilakukan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,serta Instruksi Menteri Menteri Dalam Negeri berkenaan denga penyesuian APBD atau realokasi/refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Pemprov Bali sangat serius mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini juga tampak dari realokasi anggaran Pemprov Bali,” kata Gubernur Bali I Wayan Koster, dalam keterangan persnya, Kamis (21/5/2020).

Secara lebih terperinci prosentase Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali menduduki posisi tiga secara nasional dengan prosentase 26,58 persen. Provinsi Bali hanya dua tingkat di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Papua.
Dalam hal Rasionalisasi Belanja Modal, Bali menduduki peringkat 10 dengan prosentase 50 persen. Selanjutnya dalam prosentase Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa, Bali menempati peringkat 6 dengan prosentase 50 persen.
Terakhir prosentase Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali mencapai 21, 28 persen yang membawa Bali berada di peringkat 10 nasional.

Sementara itu berdasarkan Evaluasi dilakukan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 19 Mei 2020 tercatat 34 provinsi, 360 kabupaten dan 86 kota yang melaporkan hasil penyesuaian APBD.
Secara keseluruhan dari hasil penyesuaian APBD tersebut tercatat terdapat 67,59 triliun yang direalokasi/refocusing untuk penanganan Covid-19.
Rinciannya, untuk penanganan kesehatan 26,53 triliun (2,05 persen dari total APBD), penyediaan Jaring Pengaman Sosial/JPS sebesar 25,70 triliun (1,98 persen dari total APBD), dan untuk penanganan dampak ekonomi mencapai 15,36 triliun (1,18 persen dari total APBD).
Sumber : Humas Pemprov Bali