Balinetizen.com, Denpasar
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali dan sejumlah wilayah Jawa Timur mendapat sorotan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). Direktur CERI, Yusri Usman, menduga gangguan pasokan tidak semata-mata disebabkan keterlambatan kapal tanker bersandar, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan persoalan pengadaan, pengendalian stok, hingga kegagalan pemasok memenuhi kontrak dengan PT Pertamina Patra Niaga.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengaitkan gangguan pasokan BBM dengan kendala kapal tanker yang tidak dapat bersandar selama sekitar 12 jam di terminal BBM Bali.
Namun, menurut Yusri, penjelasan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Pasalnya, gangguan pasokan dilaporkan terjadi di Bali dan sejumlah wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).
“Kalau hanya kapal tanker terlambat bersandar sekitar 12 jam, mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM di seluruh Bali dan sebagian di Jawa Timur? Apalagi Bali memiliki dua terminal BBM, yakni Fuel Terminal Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Karangasem. Ini patut dipertanyakan,” kata Yusri, Jumat (16/10/2026)
Yusri menilai ketahanan stok operasional BBM idealnya dijaga pada kisaran 20 hingga 25 hari. Namun, CERI menduga ketahanan stok BBM di Bali sebelum gangguan terjadi berada di bawah tujuh hari.
Kecurigaan tersebut menguat setelah Pertamina Patra Niaga mengumumkan tambahan pasokan sebanyak 57,9 juta liter BBM untuk Bali pada 14–17 Oktober 2026. Pasokan itu terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa tambahan pasokan tersebut didatangkan melalui Terminal BBM Manggis dan Sanggaran untuk mempercepat pemulihan stok di SPBU.
“Tambahan pasokan sebesar 57,9 juta liter itu justru menimbulkan pertanyaan tentang berapa sebenarnya stok BBM sebelum kelangkaan terjadi. Pertamina harus membuka data ketahanan stok harian di kedua terminal BBM tersebut,” ujar Yusri.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor BBM dalam jumlah besar. Secara historis, impor BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 500 ribu barel per hari, di luar impor minyak mentah dalam jumlah yang sama.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor seharusnya mendorong Pertamina memperkuat perencanaan pengadaan dan memastikan ketahanan stok agar gangguan distribusi tidak berujung pada kelangkaan di masyarakat.
Selain persoalan stok, CERI menduga kelangkaan BBM di Bali dan Jawa Timur berpotensi berkaitan dengan kegagalan vendor memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak dengan Pertamina Patra Niaga.
Untuk mengungkap penyebab gangguan tersebut, Yusri meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen tender, kontrak pemasok, jadwal pengapalan, realisasi volume pengiriman, hingga laporan penerimaan BBM di terminal.
“CERI menduga ada kemungkinan vendor gagal memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak. Harus diperiksa siapa pemasoknya, berapa volume yang seharusnya dikirim, apakah terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan, dan bagaimana pengawasan Pertamina terhadap pelaksanaan kontrak,” tegasnya.
Ia menambahkan, gangguan pasokan di Bali dan Jawa Timur perlu ditelusuri untuk memastikan apakah kedua wilayah menghadapi persoalan yang sama dalam rantai pasok atau memiliki penyebab berbeda.
CERI juga mendesak pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pertamina Patra Niaga sesuai tugas dan kewenangannya, yakni Direktur Utama Mars Ega Legowo Putra, Direktur Niaga Erwin Suryadi, serta Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Hari Purnomo.
Yusri menilai fungsi niaga perlu menjelaskan proses tender dan pelaksanaan kontrak pengadaan BBM. Sementara itu, fungsi optimasi hilir dan distribusi harus memberikan penjelasan mengenai perencanaan stok, penerimaan pasokan, serta penyaluran BBM ke terminal dan SPBU.
“Ketiga direksi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan kewenangannya. Jangan sampai persoalan pengadaan, kegagalan vendor, atau lemahnya pengendalian stok justru ditutupi dengan alasan cuaca dan keterlambatan kapal tanker,” kata Yusri.
CERI mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, BPI Danantara, serta jajaran pengawas Pertamina melakukan audit independen terhadap seluruh rantai pasok BBM Regional Jatimbalinus.
Audit tersebut, lanjut Yusri, perlu mencakup proses tender dan penunjukan vendor, kondisi stok operasional sebelum kelangkaan, pemenuhan kewajiban kontrak pemasok, hingga distribusi BBM ke SPBU. Efektivitas pengawasan manajemen regional dan direksi Pertamina Patra Niaga juga diminta menjadi bagian dari pemeriksaan.
“Kalau terbukti ada kelalaian, kegagalan pasok atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai tindakan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung akibat buruknya pengelolaan pasokan BBM,” ujarnya.
Di tengah upaya pemulihan pasokan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih dilaporkan terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, hingga Kintamani, Kabupaten Bangli.
Pada Kamis (15/10/2026) pukul 01.00 WITA, antrean kendaraan masih terlihat di SPBU Latu, Abiansemal, Badung, yang beroperasi selama 24 jam. Kondisi itu membuat sebagian warga harus berpindah SPBU untuk mendapatkan BBM.
“Ya, bli, saya baru ngantre BBM mulai dari jam 12 malam, baru juga satu jam. Tadi sempat ke SPBU Sibang, pegawai sedikit, tutup sebelum jam 12 malam. Jadi, saya ke sini, SPBU Latu Abiansemal,” kata Nyoman, warga Badung.(ist)