Balinetizen.com, Jembrana-
Bupati Jembrana kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Merespons langsung keluhan warga saat turun ke lapangan, Bupati memfasilitasi mediasi strategis antara manajemen PT Mitra Prodin dengan para kepala desa, bendesa adat, kelian dinas, serta kelian adat.
Langkah ini diambil guna menjembatani benturan antara kewajiban adat (ngayah) dan tuntutan profesionalisme jam kerja perusahaan. Sebelumnya, banyak ibu-ibu pekerja maupun calon pekerja asal Jembrana mengaku kesulitan mengatur waktu untuk mengikuti kegiatan adat sehingga memilih tidak mengambil peluang kerja yang tersedia.
Dalam kunjungannya ke masyarakat baru-baru ini, Bupati menerima banyak aspirasi dari warga Jembrana yang mengaku belum dapat terserap bekerja di industri besar. Alasannya, mereka terikat jadwal upacara adat atau ngayah yang umumnya dilaksanakan pada pagi hari. Kewajiban tersebut membuat banyak ibu-ibu harus melepaskan peluang kerja karena sulit menyesuaikan aturan jam kerja perusahaan dengan tanggung jawab sebagai krama adat.
Padahal, di sisi lain, PT Mitra Prodin sebagai salah satu investor terbesar di Jembrana tengah membuka lowongan kerja secara masif dengan prioritas memberdayakan kaum ibu setempat guna meningkatkan perekonomian keluarga.
Menyikapi aspirasi tersebut, Bupati bergerak cepat dengan mengumpulkan para kepala desa, bendesa adat, kelian adat, kelian dinas, serta manajemen PT Mitra Prodin untuk merumuskan solusi bersama. Pertemuan itu digelar pada Kamis (16/7) di Wantilan Rumah Jabatan Bupati Jembrana dan melibatkan enam desa, yakni Desa Penyaringan, Mendoyo Dauh Tukad, Yehembang Kauh, Mendoyo Dangin Tukad, Pohsanten, dan Pergung.
“Kita tidak boleh mengorbankan adat istiadat yang menjadi akar budaya Bali. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap peluang ekonomi untuk menyejahterakan keluarga. Lewat mediasi ini, kita hadirkan titik temu. Adat tetap berjalan pada sore hari, pekerjaan tetap aman dimulai pada pagi hari,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa keberpihakan kepada tenaga kerja lokal, khususnya kaum ibu, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya kepastian pengaturan waktu ngayah yang lebih fleksibel, Bupati mengimbau masyarakat, khususnya para ibu, agar tidak ragu memanfaatkan peluang kerja di PT Mitra Prodin.
“Karena itu, saya sengaja menghadirkan para perbekel, bendesa adat, hingga para kelian untuk kembali bermusyawarah di masing-masing desa adat. Harapannya, proses ngayah bisa dilaksanakan pada sore hari sehingga pada pagi hari ibu-ibu yang bekerja di PT Mitra Prodin tetap dapat menjalankan pekerjaannya,” ujar Bupati Kembang.
Langkah solutif ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Jembrana, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi yang harmonis antara iklim investasi modern dan pelestarian kearifan lokal Bali.
Melalui ruang dialog yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Jembrana, PT Mitra Prodin menyambut positif usulan tersebut dan sepakat menyusun regulasi internal yang lebih fleksibel. Perusahaan berkomitmen memberikan kelonggaran pengaturan shift maupun kompensasi jam kerja bagi karyawan yang harus menjalankan kewajiban ngayah di desa adatnya, sepanjang dikoordinasikan dengan baik.
Sementara itu, Kelian Banjar Anyar Kelod, I Kadek Winastra, menyatakan dukungannya terhadap gagasan yang diinisiasi Bupati. Menurutnya, pengaturan jadwal ngayah sangat memungkinkan dilakukan melalui koordinasi bersama perangkat desa dinas maupun desa adat.
Ia mengungkapkan, di wilayahnya terdapat sejumlah pekerja PT Mitra Prodin yang sebagian besar merupakan kaum ibu. Selama ini, pelaksanaan ngayah yang identik dilakukan pada pagi hari kerap menjadi kendala bagi mereka untuk tetap bekerja.
“Atas arahan Bapak Bupati, saya sangat setuju. Nanti tentu akan kami koordinasikan dengan kelian adat dan bendesa adat. Kalau memungkinkan, ibu-ibu yang bekerja di PT Mitra Prodin bisa diberikan kesempatan ngayah pada sore atau malam hari, karena beberapa jenis pekerjaan adat, seperti membuat bumbu ataupun menyiapkan kopi, memang bisa dilaksanakan pada waktu tersebut,” ujarnya.
Menurut Winastra, keberadaan para ibu yang bekerja di perusahaan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Karena itu, pihaknya siap mendukung kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap bekerja tanpa meninggalkan kewajiban adat.
“Kami akan menyampaikan ini kepada masyarakat. Kita harus mendukung mereka yang bekerja di PT Mitra Prodin karena penghasilannya cukup membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau suami juga bekerja, tentu penghasilan itu bisa ditabung untuk masa depan anak-anak,” katanya.
( Prokopim Jembrana)