Balinetizen.com, Buleleng
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta kepada Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPC FPPI) untuk menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng Made Arya Sukerta saat pelantikan pengurus DPC FPPI Buleleng di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Selasa (27/4).
Agus Suradnyana menjelaskan pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran perempuan terhadap kesetaraan gender. Agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sehingga perempuan dapat mandiri dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan nasional. Perempuan punya peran luar biasa. “Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi juga punya peran strategis di dalam keluarga, berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Dengan terbentuk dan dilantiknya kepengurusan DPC FPPI Buleleng, pengurus dan organisasi diminta mampu menjadi salah satu media dan fondasi yang kuat bagi pemerintah. DPC FPPI diharapkan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng khususnya dalam upaya pemberdayaan dan membangun kaum perempuan di Kabupaten Buleleng. “Melahirkan inovasi untuk mendorong laju pembangunan serta memperkuat ketahanan keluarga,” ucap Agus Suradnyana.
Senada dengan Agus Suradnyana, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Bali NI Luh Putu Eka Susilawati juga meminta DPC FPPI Buleleng bisa bersinergi dengan instansi-instansi dan SKPD terkait. Sinergi bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, hukum dan HAM, ekonomi, budaya serta tentunya pemberdayaan perempuan. Pengurus yang baru saja dilantik juga diminta untuk menyusun program kerja yang bisa dilakukan dengan dana mandiri ataupun CSR. “Bagaimana kita menggali dana baik mandiri maupun bersinergi. Membantu perempuan yang sebelumnya belum berdaya. Di Tabanan pernah kita bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) untuk meminta bibit alpukat. Kita bisa lakukan pemberdayaan, mulai dari menanam, merawat, hingga bisa menghasilkan paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC FPPI Buleleng Ni Made Lilik Nurmiasih mengungkapkan beberapa program terdekat yang akan dilakukan. Seperti mendata anggota atau kader yang memiliki keterampilan khusus di bidangnya. Memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Mulai dari pelatihan atau penyuluhan pembuatan ekoenzim hingga pelatihan perempuan di bidang pertanian, perkebunan dan kelautan yang bekerja sama dengan Kementerian Desa. “Semuanya mengacu pada AD ART organisasi yaitu menjadikan perempuan mandiri, berdaya guna, dan berwawasan luas demi kemajuan bangsa. Melaksanakan program kerja dan menjunjung tinggi harkat martabat FPPI untuk kemajuan perempuan khususnya DPC FPPI Kabupaten Buleleng,” pungkas perempuan yang juga anggota DPRD Kabupaten Buleleng ini. (dra)
