Balinetizen.com, Buleleng
Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra,Sp.OG, meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) Garuda IV di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada Selasa (13/8/2025).
Tampak hadir Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Gede Harja Astawa,SH,MH, Wakil Ketua II DPRD Buleleng Jayadi Asmara,S.Sos, Wakil Ketua III DPRD Buleleng, Kadek Widana,SH, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Buleleng Susana, para relawan serta undangan lainnya.
“Dari 9 kecamatan se Kabupaten Buleleng sudah 8 kecamatan terbentuk Dapur MBG dengan sebutan Dapur MBG Garuda I hingga Dapur MBG Garuda VIII,” ucap Harja Astawa usai meninjau keberadaan Dapur MBG Garuda IV Temukus mendampingi Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra.
Lebih lanjut ia mengatakan keberadaan Dapur SPPG MBG ini selain menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat kepada para siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui, juga memiliki multiple plier efect kepada para petani terhadap hasil pertaniannya.
“Anggaran perdapur MBG sekitar Rp 1 milyar. Jika terdapat 40 dapur MBG, maka akan ada sekitar Rp 40 milyar uang beredar disetiap bulannya di Kabupaten Buleleng. Hal itu artinya telah terjadi pemberdayaan petani secara tidak langsung,” terang Harja Astawa.
Disinggung tentang pengawasan terhadap Dapur MBG terkait hal-hal yang tidak diinginkan, seperti makanan tidak layak dikonsumsi yang mengakibatkan mual dan muntah-muntah. Menurut Harja Astawa bahwa dirinya akan menekankan para relawan agar memberikan pengawasan terhadap hygines makanan, sehingga tidak berdampak yang tidak diinginkan kepada penerima manfaat.
“Kepada para relawan selalu melakukan kontrole terhadap makanan dan minuman yang akan didistribusikan, terutama kelayakan dan hygines makanan dan minumannya,” tandas Harja.
Sementara itu Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengatakan SPPG MBG ini sangat baik bagi generasi muda untuk lebih berkualitas. Artinya program pendidikan wajib belajar 12 tahun para siswa akan bisa terjamin kedepannya.
“Selain pendidikan wajib belajar 12 tahun juga memperhatikan para ibu hamil dan menyusui. Hal ini harus didukung dan disukaeskan oleh semua pihak,” pungkasnya. GS