Dari UU Minerba, Tanah Merauke, Hingga Aksi Korporasi yang Menggegerkan Dunia Keuangan

0
28

Dari UU Minerba, Tanah Merauke, Hingga Aksi Korporasi yang Menggegerkan Dunia Keuangan

“Bagi mereka yang serakah, seluruh isi dunia diberikan kepada mereka tidak akan pernah cukup.” – Mahatma Gandhi, Young India, 1930-an

Kalimat Gandhi yang dikutip Jro Gde Sudibya itu bukan sekadar kutipan lama. Itu cermin yang sangat telanjang untuk Indonesia hari ini.

Jro Gde tidak sedang bicara teori. Ia bicara tentang pola yang berulang: kekuasaan, sumber daya alam, tanah, dan keuangan negara, yang terus berputar di lingkaran yang sama, dari oligark lama ke oligark baru, dengan wajah baru tapi watak yang sama: tidak pernah puas.

1. UU Minerba: Kilat, 15 Hari, dan 99 Tahun

Catatan Jro Gde mengingatkan kita pada proses Revisi UU Minerba tahun 2020 yang diproses kilat, sekitar 15 hari, di tengah protes publik.

Padahal, logika awalnya sederhana: SDA yang sudah dikuasai selama puluhan tahun semestinya kembali kepada negara. Setelah 50 tahun dikuasai, negara berhak mengatur ulang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Yang terjadi, menurut Jro Gde, justru sebaliknya. Jutaan hektare tanah kembali kepada mereka dan kepada oligarki baru, dengan jangka waktu hingga 99 tahun.

Pertanyaannya: apakah ini masih soal kepastian investasi, atau sudah soal perpanjangan penguasaan wilayah yang nyaris abadi?

Kalau satu generasi 25 tahun, maka 99 tahun berarti empat generasi rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.

Itulah wajah pertama keserakahan: membungkus penguasaan jangka panjang dengan bahasa hukum dan investasi.

2. Merauke: 2,2 Juta Hektare yang Dibagi-bagi

Belum puas dengan tambang, pengkavlingan tanah terus berlangsung.

Jro Gde menyebut 2,2 juta hektare tanah di Kabupaten Merauke dibagikan ke beberapa oligark baru yang dekat dengan istana.

Baca Juga :  Jadi Sumber Pendapatan Alternatif : Bupati Giri Prasta Resmikan Balai Budaya Giri Nata Mandala

Angka itu bukan angka kecil. Itu hampir setara dengan luas beberapa provinsi kecil di Indonesia. Itu adalah tanah yang seharusnya menjadi lumbung pangan, ruang hidup masyarakat adat, dan masa depan Papua Selatan.

Kalau pola ini dibiarkan, kita tidak sedang membangun ketahanan pangan. Kita sedang membangun ketahanan oligarki.

Tanah-tanah yang mestinya menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi aset kertas yang diperjualbelikan di ruang-ruang rapat Jakarta, jauh dari orang Merauke yang menginjaknya setiap hari.

3. Batu Bara, Diskon 80 Persen, dan Rp 20 Triliun Untung di Atas Kertas

Puncak ironi yang dicatat Jro Gde adalah soal “pemaksaan” pembelian perusahaan tambang batu bara terbesar dengan diskon 80 persen.

Pengusaha ini, menurut catatan itu, tidak keluar uang. Bank Mandiri memberikan kredit senilai Rp 40 Triliun yang bisa dipergunakan Rp 17 Triliun. Dari skema itu, muncul accounting profit Rp 20 Triliun.

Dunia keuangan geger. Bukan hanya karena angkanya besar. Tetapi karena Bank Mandiri sampai menerbitkan surat utang untuk membiayai aksi korporasi tersebut dengan bunga mahal 7,3 persen per tahun, sedangkan tingkat bunga pasar obligasi di Singapura sekitar 6 persen.

Di sinilah publik berhak bertanya dengan keras:

Mengapa bank milik negara harus menanggung biaya mahal untuk sebuah transaksi yang keuntungannya dinikmati segelintir orang?

Siapa yang menanggung risiko jika bisnisnya gagal? Pengusahanya, atau rakyat lewat bank negara?
Dan mengapa negara selalu hadir sebagai penjamin risiko, tetapi absen saat pembagian keuntungan?

Ini bukan lagi soal bisnis biasa. Ini soal arsitektur keuangan yang memungkinkan kekayaan berpindah dari publik ke privat, dengan negara sebagai fasilitatornya.

Negeri Apa Ini?

Pertanyaan penutup Jro Gde: “Negeri apa ini?”

Baca Juga :  DNA NITE Hadirkan Beragam Kreatifitas Anak Muda Denpasar, Komitmen Berikan Ruang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Pertanyaan itu bukan sinisme. Itu jeritan moral.

Gandhi sudah mengingatkan 90 tahun lalu: keserakahan tidak ada batasnya. Hari ini, keserakahan itu tidak lagi berbentuk perampokan dengan senjata. Ia berbentuk undang-undang yang diproses kilat, konsesi yang diperpanjang 99 tahun, tanah yang dikavling, dan kredit jumbo dari bank negara.

Oligarki tidak menghancurkan negeri dengan ledakan. Ia menghancurkan negeri secara perlahan: dengan membuat rakyat percaya bahwa semua ini normal, bahwa semua ini demi investasi, demi pertumbuhan, demi lapangan kerja. Padahal, yang tumbuh subur hanya rekening segelintir orang.

Yang Harus Dilakukan

Ulasan ini bukan ajakan untuk pesimis. Ini ajakan untuk sadar.

Pertama, transparansi total. Semua konsesi tambang, HGU, dan kredit korporasi besar dari bank BUMN harus bisa diaudit publik.

Kedua, kembalikan akal sehat dalam legislasi. Undang-undang yang menyangkut SDA tidak boleh diproses kilat dan mengabaikan protes publik.

Ketiga, lindungi bank negara. Bank BUMN tidak boleh menjadi mesin ATM untuk aksi korporasi oligarki.

Keempat, kembalikan tanah kepada fungsi sosialnya. Tanah di Merauke, di Kalimantan, di Sumatera, bukan hadiah untuk yang dekat istana. Ia adalah titipan untuk anak cucu.

Jika tidak, ramalan Gandhi akan menjadi kenyataan paling pahit: negeri yang kaya raya, tetapi rakyatnya tetap miskin, karena seluruh isi negerinya tidak pernah cukup bagi segelintir orang yang serakah.

Semoga negeri ini belum terlambat untuk sadar.

Diulas oleh Wartawan Senior Nyoman Sutiawan

Catatan Redaksi:
Ulasan ini disusun berdasarkan catatan Jro Gde Sudibya dan diolah Redaksi Metro Bali. Data angka yang disebut narasumber perlu diverifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait untuk keberimbangan pemberitaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here