Balinetizen.com, Badung –
Rencana pembangunan wedding venue di kawasan tebing Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, mendapat sorotan serius dari DPRD Kabupaten Badung.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Badung turun langsung ke lokasi proyek pada Selasa (3/2/2026) untuk memastikan legalitas pembangunan tersebut.
Inspeksi mendadak (sidak) dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada. Sejumlah anggota DPRD Badung turut hadir, di antaranya Wayan Sugita Putra, I Made Tomy Martana, Wayan Loka Astika, dan Wayan Puspa Negara.
Sidak juga melibatkan unsur pemerintah daerah dan perangkat desa, seperti Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, Perbekel Pecatu I Made Karyana Yadnya, Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, serta OPD terkait, meliputi DPMPTSP, BPKAD, Satpol PP, Dinas PUPR Kabupaten Badung, dan unsur Kecamatan Kuta Selatan.
Di lokasi, rombongan DPRD meninjau langsung aktivitas pembangunan untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki pihak pengembang, termasuk kesesuaian tata ruang dan potensi dampak lingkungan di kawasan tebing yang rawan serta memiliki nilai strategis pariwisata.
I Gusti Lanang Umbara mengungkapkan, sidak dilakukan menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap dampak pembangunan, khususnya terhadap keberadaan goa di bawah tebing Pantai Suluban yang disakralkan sekaligus menjadi ikon wisata. “Masyarakat khawatir aktivitas proyek bisa memicu kerusakan, seperti longsor atau jebolnya goa,” ujarnya.
Hasil koordinasi di lapangan bersama Dinas PUPR Kabupaten Badung menunjukkan bahwa proyek tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang merupakan syarat utama sebelum pelaksanaan pembangunan.
“Karena PBG belum dimiliki, maka seluruh aktivitas pembangunan kami rekomendasikan untuk dihentikan sementara. Ini keputusan DPRD Badung,” tegas Lanang Umbara.
Ia menambahkan, penghentian dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar. Aktivitas proyek baru dapat dilanjutkan setelah seluruh dokumen perizinan dipenuhi dan diklarifikasi ke DPRD Badung. “Jika tidak bisa menunjukkan legalitas yang lengkap, maka proyek ini berpotensi ditutup permanen. Tidak ada kompromi,”tandasnya.
Meski demikian, Lanang Umbara menegaskan bahwa Pemkab Badung tidak menolak investasi. Namun, seluruh investor wajib mematuhi aturan dan menghormati nilai-nilai lokal Bali.
“Di Bali tidak hanya ada alam sekala, tetapi juga niskala. Konsep Tri Hita Karana harus dijaga dalam setiap pembangunan,”katanya.
Atas temuan tersebut, Komisi I dan Komisi II DPRD Badung secara resmi merekomendasikan penyegelan lokasi proyek dengan pemasangan pita oleh PPNS Pemkab Badung, sehingga pembangunan wedding venue tersebut dinyatakan ditutup sementara.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada mengingatkan pentingnya komunikasi antara pengembang dengan masyarakat setempat sebelum memulai pembangunan. Ia juga menyoroti keberadaan alur sungai kering di sekitar lokasi proyek.
“Jarak bangunan dari tebing perlu dikaji ulang oleh PUPR. Alur air juga harus dijaga agar tidak menimbulkan longsor,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah proyek, yang menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Badung Wayan Sugita Putra. Menurutnya, perizinan melalui OSS saja tidak cukup tanpa diiringi kepatuhan terhadap regulasi lainnya.
“OSS bukan satu-satunya syarat mutlak,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Badung asal Pecatu, I Made Tomy Martana, menambahkan bahwa laporan awal terkait kekhawatiran proyek berasal dari komunitas peselancar di sekitar Pantai Suluban.
“Aspirasi masyarakat itulah yang kami tindak lanjuti. Karena banyak keluhan, maka penghentian sementara ini sudah tepat,” ujarnya.(RED-BN)

