Pembangunan jalan tol kedua di Provinsi Bali, Tol Gilimanuk-Mengwi, telah resmi dimulai Sabtu (10/9/2022).
Balinetizen.com, Denpasar
Pasca pandemi, terus berlangsungnya perang Ukraina – Rusia dengan intensitasnya yang meninggi, peningkatan intensitas ketegangan di Selat Taiwan dan juga di Semenanjung Korea, dengan bayang-bayang risiko perang nuklir, telah berdampak nyata bagi perekonomian global. Multi krisis telah terjadi, pangan, energi dan “hantu” stagflasi di banyak negara dengan intensitas yang berbeda.
Pasca kebangkrutan keuangan Sri Lanka, diperkirakan ada 8 negara punya potensi mengalami krisis seperti Sri Lanka. Berita terbaru yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet, Rabu, 12 Oktober 2022, ada 28 negara telah mengajukan permintaan bantuan keuangan ke IMF karena krisis keuangan yang dihadapinya.
Ekonomi AS dan Eropa yang dalam beberapa dasa warsa terakhir sebagai lokomotif ekonomi dunia, mengalami tekanan luar biasa: inflasinya tinggi dan pertumbuhan ekonominya rendah. Sejumlah negara Eropa, mengalami tekanan ekonomi tersulit, pasca Perang Dunia Kedua, salah satu di antaranya Inggris. Diperkirakan untuk satu tahun ke depan, ekonomi global memasuki masa yang lebih sulit dan bahkan suram. Diperkirakan Indonesia akan mengalami hal yang sama, dengan derajat keparahan yang lebih rendah, tetapi bagi masyarakat menengah ke bawah, satu tahun ke depan bukanlah masa yang gampang.
Tantangan Buat Bali
Pasca perekonomian Bali dua tahun terpuruk akibat pandemi, tahun 2020 tumbuh minus sekitar 9 persen, tahun 2021 tumbuh minus sekitar 2 persen, upaya pemulihan ekonomi ke posisi sebelum pandemi menjadi tantangan tersendiri.
Sejumlah tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi,
pertama, mendorong pertumbuhan belanja masyarakat sebagai komponen terbesar pertumbuhan ekonomi, melalui: percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat: pertumbuhan UMKM berkelanjutan, memperbaiki nilai tukar petani.
Kedua, pertumbuhan kredit perbankan, dimulai dengan perpanjangan restrukturisasi kredit akibat pandemi yang akan berakhir Maret 2023, untuk menjamin keberlanjutan usaha terutama di sektor industri pariwisata dan industri penunjangnya, diikuti dengan pemberian tambahan modal kerja baru untuk mempercepat kebangkitan kembali usaha setelah 2.5 tahun terpuruk.
Ketiga, upaya peningkatan ekspor netto, melalui pemulihan kembali industri pariwisata, tetap disesuaikan dengan paragdima baru pariwasata pasca pandemi. Keempat, belanja modal pemerintah perlu ditata ulang kembali, proyek-proyek yang memerlukan dana besar, kelayakan ekonominya rendah, memberatkan fiscal daerah dan dampak sosial ekonominya bagi masyarakat luas tidak terlalu jelas, semestinya dikaji ulang.
Menyebut beberapa dari proyek yang dimaksud.
a. Proyek parkir bertingkat di Besakih, yang tidak layak secara spiritual karena berada di atas Pura Titi Gonggang, “melenyapkan” tempat bersejarah ketika krama Besakih mempertahankan Pura Besakih dari upaya perebutan dengan cara kekerasan, kelayakan ekonomi finansialnya diragukan.
b. Proyek Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Klungkung, yang untuk biaya pembebasan tanah dan pengurugannya memerlukan dana Rp.1.5 T berasal dari dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Pemerintah Pusat dengan biaya provisi 1 persen, 0,185 persen per tahun untuk dana pengelolaan dan dana kredit dari Bank BPD Bali sebesar Rp. 854.3 M. Untuk angsuran pokoknya saja Pemda Bali harus mengangsur Rp.392 M mulai tahun 2024 selama 6 tahun sampai tahun 2029. Belum diperoleh informasi berapa jumlah dana yang diperlukan dalam pembangunan proyek fisiknya termasuk rencana pembangunan dermaga. Kalau total pendanaannya sampai Rp.7 T, ini akan sama dengan total anggaran APBD Bali tahun 2022 sebesar Rp.6.1 T. Pendanaan yang sangat besar, dengan kelayakan ekonomi-finansial yang tidak jelas.
c. Rencana proyek jalan tol Gilimanuk – Mengwi, yang acara ground breaking telah dilakukan, tetapi persyaratan dasar penting bagi proyek yang taat aturan belum terpenuhi: negosiasi ganti tanah (bangunan, tanah pura, sawah produktif, tempat berdagang) belum dilakukan. Izin lingkungan belum ada, amdal bagi penduduk yang akan dipindahkan belum ada, dan penyelesaian bagi 110 KK bagi pegawai Perusda secara manusiawi belum dilakukan. Dari perspektif pemikiran yang lebih mendasar, pembangunan jalan lingkar luar Bali Barat, yang nyambung dengan jalan lingkar luar Bali Selatan ke Bali Timur (Jalan Prof.IB Mantra) diperkirakan lebih memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal dengan biaya lingkungan dan kultural lebih rendah.
Jika untuk proyek ini diperlukan dana pendampingan daerah, akan lebih memberatkan fiscal daerah yang sudah berat.
Suramnya ekonomi Global, semestinya Pemda Bali, Pemda Kabupaten dan Kodya lebih pruden/hati-hati dalam penggunaan dana untuk kemaslahatan rakyat, bukan jor-joran membuat proyek ” mercu suar” gemerlap di permukaan, tetapi rapuh dari kebijakan fiscal yang sehat dan rakyat tidak mendapat apa-apa sebatas “penonton” dan “pelengkap penderita”.
Jro Gde Sudibya, ekonom dan pengamat ekonomi dan kebudayaan.
Penulis : Jero Gde Sudibya, Pengamat Ekonomi dan Politik