Balinetizen.com, Denpasar
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali menggelar aksi demonstrasi di Denpasar hari ini, Jumat (9/2), dengan membawa 7 tuntutan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo. Nampak sejumlah massa memadati jalan menuju Kantor KPU Bali di Renon, Denpasar, untuk menyoroti kondisi demokrasi Indonesia.
Koordinator aksi, Ricardo Elim, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan langkah kritis demi menjaga etika moral berbangsa dan bernegara. Salah satu poin tuntutan adalah desakan kepada pejabat negara yang terlibat dalam pemilihan umum untuk melakukan cuti atau mundur dari jabatan demi menghindari konflik kepentingan.
Selain itu, tuntutan tersebut juga mengutuk keras segala bentuk represivitas dan penyelewengan kekuasaan yang dapat merugikan proses demokrasi.
Aksi ini juga meminta KPU dan Bawaslu untuk mengawal proses pemilu secara transparan dan mengusulkan pengunduran diri ketua KPU yang terbukti melanggar kode etik.
Aliansi ini juga menyerukan netralitas dari aparat negara, termasuk TNI dan Polri, dalam rangka mewujudkan pemilu yang damai dan adil. Di antara tuntutan lainnya adalah pengajuan hak angket oleh DPR terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga memberikan ruang bagi aksi mahasiswa dan pemuda selama tidak melanggar hukum.
Aksi ini menunjukkan kepedulian generasi muda Bali terhadap proses demokrasi dan tuntutan akan keadilan serta transparansi dalam pemilu. Solidaritas masyarakat juga diharapkan untuk mengawal proses demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama.(Tri Prasetiyo)