Balinetizen.com, Denpasar –
Sekjen PBB Antonio Guterres dalam konferensi Iklim PBB di Mesir Juni 2022 mengatakan, karena naiknya perubahan suhu bumi akibat krisis iklim, dunia memasuki jalan tol neraka iklim. Bali sekarang sedang dalam proses menuju “neraka” iklim tersebut.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali, Kamis 2 Juni 2026.
Dikatakan, berdasarkan Kesepakatan Paris (2016), jika suhu bumi naik 1,5 derajat celsius dari rata-rata suhu bumi sebelum revolusi industri, banyak wilayah di bumi akan mengalami kesulitan dalam melakukan mitigasi bencana akibat krisis iklim.
Menurut Jro Gde Sudibya, suhu permukaan bumi Bali dalam 70 tahun terakhir 1950 – 2020 mencapai 1,9 derajat celsius, jauh melampaui angka 1,5 derajat celsius dari Kesepakatan Paris (2016) 1,5 derajat celsius.
Tapi apa yang terjadi? Menurut Jro Gde Sudibya, banjir Bandang 10 September 2025 di Denpasar, Badung dan Gianyar telah menggambarkan parahnya krisis iklim yang menimpa Bali, Bali “benyah latig”, dengan kerusakan yang nyaris sulit dipulihkan. Temuan Pansus TRAP DPRD Bali menggambarkan dashyatnya krisis lingkungan yang sedang menimpa Bali.
“Tutupan hutan di Bali sekitar 19 persen, jauh di bawah ukuran standar 30 persen. Pengamatan lapangan menunjukkan, 4 danau: Batur, Beratan, Buyan, Tamblingan, mengalami degradasi lingkungan yang parah, terutama akibat kegiatan kapitalisme pariwisata yang kebablasan. Gunung Tampurhyang rusak parah karena kegiatan pariwisata yang ugal-ugalan, otoritas Kementrian Kehutanan, Pemda Bali, Pemda Bangli membiarkannya,” katanya.
Dikatakan, DAS Tukad Ayung mengalami alih fungsi lahan yang luar biasa, menurut data satelit Kementrian Lingkungan Hidup, 49,500 ha tutupan hutan, tinggal 1,500 ha. 48 000 ha mengalami alih fungsi lahan sebagian besar untuk industri pariwisata. DAS yang lain seperti Tukad Pakerisan, Unda, Telaga Waja diperkirakan mengalami “nasib” yang sama, dengan derajat keparahan yang berbeda.
Menurut Jro Gde Sudibya, Bali mengalami darurat lingkungan, akibat dari kombinasi “mematikan” dari krisis iklim, lemahnya perencanaan tata ruang, komersialisasi perizinan, yang nyaris tanpa kontrol legislatif.
“Gerakan masyarakat sipil untuk melindungi lingkungan, “nindihin gumi Bali” sayup-sayup terdengar, antara ada dan tiada. Ini PR yang dihadapi Gubernur Koster sebagai Gubernur yang diundang PBB dalam Forum Iklim London,’ kata Jro Gde Sudibya, penasehat For HATI Bali, Forum Pemerhati Pembangunan Bali.
Sekadar Pencitraan
Masih menurut Jro Gde Sudibya, jangan-Jangan bagian dari proyek pencitraan dengan anggaran APBD Bali 2026 Rp.270 M?
Faktanya dalam perspektif manajemen lingkungan, kondisi Bali super parah: krisis sampah, kemacetan lalu lintas akut dengan risiko kongesti di daerah tujuan wisata.
Kerusakan lingkungan sangat parah, banjir bandang 10 September 2025 telah membuka kotak pandora dari krisis lingkungan akut, Bali “benyah latig”.
Mau bukti? Simak laporan trengginas dari Pansus TRAP DPRD Bali yang telah menjadi rekomendasi DPRD Bali ke Gubernur untuk ditindak-lanjuti.
Gubernur Koster tampaknya membuat kerancuan antara Visi Sad Kerthi Loka Bali dan Sat Kerthi Loka Bali, sebagai harapan, dengan realitas di lapangan. Terjadi kesenjangan yang menganga lebar antara visi dengan realitas di lapangan.
Gubernur Koster harus jujur mengakui realitas ini, kejujuran, integritas merupakan persyaratan dasar dalam memimpin Bali secara bertanggung-jawab.
Integritas sebagai basis untuk mengelola krisis, pencitraan palsu untuk membuat krisis lingkungan di Bali semakin membesar dan kemudian bisa “meledak” menenggelamkan Bali.
Jurnalis Nyoman Sutiawan