Jro Gde Sudibya : Pajak Kita Menginjak ke Bawah, Memanjakan ke Atas

0
26

 

Balinetizen.com, Denpasar

 

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 2022, dan polemik PPN 12% pada awal 2025, membuka kembali perdebatan lama yang tak pernah selesai: apakah kebijakan fiskal Indonesia sudah adil?

Bagi ekonom dan pengamat kebijakan publik, I Gde Sudibya, jawabannya tegas: belum. Bahkan cenderung terbalik.

“Kebijakan fiskal harus punya fungsi distribusi, memindahkan pendapatan dari kelompok atas dan menengah ke kelompok bawah melalui mekanisme hukum yang transparan dan berkeadilan. Bukan kebijakan yang ugal-ugalan, menekan masyarakat menengah-bawah, tutup mata terhadap penyimpangan pajak kelas atas,” ujar Jro Gde kepada redaksi, Jumat (20/11).

Menurutnya, problem utama fiskal Indonesia bukan sekadar soal tarif, melainkan soal pilihan jalan yang diambil negara.

PPN: Pajak Paling Gampang, Paling Tidak Adil

PPN adalah pajak tidak langsung. Sifatnya regresif: semua warga yang mengonsumsi barang yang sama membayar pajak yang sama, tanpa memandang besarnya penghasilan.

“Apakah Anda termasuk 40% terbawah, 40% menengah, atau 20% atas, bebannya sama. Ini cara gampang bagi negara untuk menghimpun pundi-pundi pendapatan,” kata Jro Gde.

Ia mengingatkan, polemik PPN 12% perlu diluruskan. Sejak 1 Januari 2025, tarif 12% secara resmi hanya berlaku untuk barang mewah yang dikenai PPnBM, seperti kendaraan mewah dan hunian super mewah. Untuk barang non-mewah, beban efektifnya tetap di kisaran 11% melalui skema Dasar Pengenaan Pajak.

Namun bagi Jro Gde, koreksi teknis itu tidak menghapus substansi masalah. Kenaikan dari 10% ke 11% saja sudah dirasakan berat oleh kelompok bawah, karena porsi pengeluaran mereka untuk konsumsi jauh lebih besar dibanding kelompok atas.

“Bagi orang kaya, kenaikan 1% itu tidak terasa. Bagi rakyat kecil, itu berarti berkurangnya beras, berkurangnya lauk,” ujarnya.

Baca Juga :  Dishub Badung Perluas Penerangan, 2.365 Lampu Jalan Siap Dipasang

Rasio Pajak Rendah, Bukan Karena Rakyat Tak Patuh

Data menunjukkan rasio pajak Indonesia masih di kisaran 12-13% terhadap PDB, termasuk yang terendah di ASEAN. Pemerintah sering mengaitkannya dengan rendahnya kepatuhan.

Jro Gde menolak penjelasan itu.

“Ini bukan karena rakyat tidak bayar pajak. Ini karena sistem kita tidak efektif menjangkau ekonomi besar yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan industri sawit. Investigasi Tempo dan berbagai riset independen selama bertahun-tahun menemukan pola dugaan transfer pricing, under-invoicing ekspor, dan pelaporan biaya yang tidak wajar di sektor tersebut.

Pemerintah saat ini pun tengah memeriksa dugaan praktik serupa pada eksportir besar. Bagi Jro Gde, ini bukti bahwa persoalan pajak sawit bukan isu musiman, melainkan persoalan sistemik.

“Jika kebocoran di satu sektor saja bisa sebesar itu, berapa besar penerimaan negara yang hilang setiap tahun karena lemahnya pengawasan terhadap korporasi besar?” tanyanya.

Berbagai kajian Bank Dunia dan lembaga fiskal internasional juga telah berulang kali mengingatkan bahwa potensi penerimaan pajak Indonesia jauh lebih besar dari realisasinya. Masalahnya bukan pada kurangnya potensi, tapi pada efektivitas pemungutan.

Jika potensi itu bisa dioptimalkan, tambahan penerimaan negara bisa sangat signifikan, bahkan berpotensi melampaui beban pembayaran bunga utang tahunan yang mencapai ratusan triliun rupiah.

“Artinya, kita tidak perlu terus-menerus menekan rakyat kecil jika kita berani menagih yang besar,” ujar Jro Gde.

Tembok Tebal di Kemenkeu

Pembenahan penerimaan negara, kata Jro Gde, selalu berhadapan dengan tembok tebal.

Ia mengingatkan kembali kasus yang diungkap Prof. Mahfud MD saat masih menjabat Menko Polhukam: akumulasi laporan transaksi mencurigakan terkait lingkungan Kementerian Keuangan yang mencapai sekitar Rp349 triliun untuk periode 2009-2023, berdasarkan data PPATK.

Baca Juga :  Wagub Cok Ace Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana

“Perlu ditegaskan, angka itu adalah nilai agregat laporan transaksi mencurigakan, bukan vonis bahwa uang itu telah dicuri,” kata Jro Gde, meluruskan angka yang sering keliru disebut Rp390 triliun di ruang publik.

Namun, ia mempertanyakan tindak lanjutnya. Setelah Satgas dibentuk dan beberapa pegawai ditindak, penegakan dinilai berhenti di level bawah.

“Publik berhak bertanya: mengapa jaringan besarnya tidak pernah benar-benar dibongkar? Mafia pajak dan bea cukai gampang diucapkan untuk diberantas, tapi sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang sangat besar,” ujarnya.

Belajar dari Swedia: Bukan Tarifnya, Tapi Kontraknya

Dalam diskusi publik, Swedia sering disebut sebagai contoh negara dengan pajak penghasilan hingga 85%. Jro Gde meluruskan mitos tersebut.

“Tarif marginal tertinggi di Swedia saat ini sekitar 52%, gabungan pajak daerah dan pajak negara. Yang patut kita contoh bukan angka tarifnya, tapi kontrak sosialnya,” katanya.

Di Swedia, rakyat rela membayar pajak tinggi karena hasilnya nyata: pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, tunjangan anak yang jelas, dan transportasi publik yang layak. Pejabat publiknya hidup bersahaja, dan kompensasi parlemennya wajar serta transparan.

“Di sini, rakyat diminta membayar lebih, tapi layanan publiknya masih jauh dari memadai. Sementara publik menyaksikan fasilitas pejabat yang terasa berlebihan dan tidak sensitif,” ujar Jro Gde.

Negara, menurutnya, tidak bisa menuntut kepatuhan pajak yang tinggi jika negara sendiri tidak menunjukkan keteladanan dalam membelanjakan pajak itu.

Restitusi: Kekejaman yang Paling Nyata

Bagi Jro Gde, bentuk ketidakadilan fiskal yang paling nyata justru dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah.

PPN pada praktiknya sering menjadi uang muka pajak. Banyak usaha dengan margin keuntungan bersih di bawah tarif PPN harus menalangi PPN di depan, lalu berhak atas restitusi.

Baca Juga :  Terbaik Sebali-Nusra, Pemkab Buleleng Raih Penghargaan Digitalisasi Arsip Kepegawaian

“Tapi pengurusan restitusi itu bertele-tele, penuh pemeriksaan yang lama, dan sering membuat pengusaha merasa dipersulit justru saat mereka meminta kembali haknya,” kata Jro Gde.

Ia menyebut hal ini sebagai bentuk kekejaman birokrasi. Negara menuntut pengusaha patuh membayar tepat waktu, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan, tapi negara sendiri lamban saat harus mengembalikan uang pengusaha.

“Jika negara ingin pengusaha patuh, negara harus lebih dulu patuh pada hak pengusaha,” tegasnya.

Fiskal Bukan Sekadar Pungut

Bagi Jro Gde, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal bukan pada seberapa besar penerimaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan pada siapa yang dibebani, untuk apa uang itu dipakai, dan siapa yang diuntungkan.

“Selama negara masih memilih jalan gampang dengan menekan konsumsi rakyat banyak, dan tidak berani membenahi kebocoran di kelompok atas, maka fiskal kita belum menjalankan fungsi distribusinya. Ia baru menjalankan fungsi pungutnya,” pungkasnya.

Catatan Redaksi: Angka-angka dalam tulisan ini telah diverifikasi dari sumber resmi: PMK 131/2024 tentang PPN, laporan PPATK 2009-2023, dan data tarif pajak Swedia 2026.

Jurnalis : Nyoman Sutiawan
Editor : Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here