Jro Gde Sudibya
Balinetizen.com, Jakarta
Selama dua periode pemerintahan Jokowi, hutang pemerintah untuk infrastruktur senilai Rp.6 ribu T, belum termasuk hutang BUMN yang memperoleh penugasan infrastruktur.
Hal itu dikatakan ekonom dan pengamat ekonomi pembangunan Jro Gde Sudibya, Kamis 1 Mei 2025 menanggapi hutang pemerintah selama Jokowi menjabat dua periode menjadi presiden RI.
Dikatakan, ekonomi hanya bertumbuh 4,2 persen selama 10 tahun, dengan perkiraan 1 persen pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja 400 ribu orang.
“Ini berarti, setiap tahun tercipta kesempatan kerja sekitar 1,7 juta orang. Ini berarti ada jutaan tambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja yang tidak tertampung, mereka menjadi menganggur, masuk sektor informal dengan produktivitas rendah, tanpa jaminan sosial,” kata Jro Gde Sudibya.
Selain itu, kata Jro Gde Sudibya, sebagian bekerja ke luar negeri dengan ketrampilan terbatas, dengan posisi tawar yang lemah. Indikasi dari politik pembangunan yang tidak pro kesempatan kerja dan pro buruh.
Menurutnya, UU Cipta Kerja tahun 2020 yang kontroversial, tidak memihak buruh, memberi “karpet merah” kepada investor swasta berskala besar, tetapi faktanya tidak mampu menarik investasi luar negeri yang diharapkan menciptakan kesempatan kerja.
Dikatakan, Perusahaan AS yang ada di China, karena hambatan tarif, memindahkan investasinya ke Vietnam, tidak memilih Indonesia, padahal “karet merah” investasi sudah tersedia. Sanken, perusahaan Korea dengan brand yang kuat dan pasar yang semestinya besar dan stabil, merencanakan menutup pabriknya di sini.
“LG dengan rencana investasi Rp.198 T untuk proyek pasokan baterai listrik, membatalkan rencana investasinya. UU Cipta Kerja yang pro investor, menganaktirikan buruh, gagal menarik investasi luar negeri,” katanya.
Dikatakan, telah terjadi PHK dengan jumlah puluhan ribu, terutama di industri tekstil, tetapi pemerintahan Presiden Prabowo tidak mampu menyusun program emergency untuk menyelamatkan nasib dan masa depan kaum buruh.
Menurutnya, ambisi besar diwacanakan: MBG, Danantara, pendirian 70 ribu koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, tetapi tidak dihitung secara cermat politik kesempatan kerja, dalam artian berapa jumlah kesempatan kerja yang diciptakan untuk mengangkat harkat dan martabat kelas menengah bawah yang jumlahnya puluhan juta orang.
“Bahkan jika menggunakan tolok ukur Bank Dunia, jumlah orang miskin di negeri ini, 60,30 persen dari total penduduk, 172 juta orang. Semestinya, politik pembangunan yang pro buruh, “wong cilik” tidak lagi dapat dihindarkan,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan