Balinetizen.com, Buleleng
Menjawab keraguan akan dibangunnya Bandar Udara (Bandara) di Bali Utara, salah satu praktisi hukum yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PERADI Singaraja angkat bicara dan menyampaikan apresiasinya terhadap terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bandara di Bali Utara.
Penegasan itu disampaikan Kadek Doni Riana, SH, MH yang akrab disapa dengan sebutan KDR saat ditemui awak media pada Rabu (26/06/2025) di ruang kerjanya yang berkantor hukum Amanda di Jalan Ahmad Yani Barat Singaraja.
Ia menyikapi informasi turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, memasukkan pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Mengingat proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di Bali pada umumnya dan Buleleng pada khususnya yang seiring juga menjadi harapan masyarakat sebagai bentuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur di Bali Utara, Timur dan Bali Selatan.
Yangmana juga sebelumnya Bupati Buleleng menyambut baik masuknya bandara ini dalam RPJMN dan meminta koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya nanti.
“Sebagai masyarakat Buleleng, kami juga mengharapkan adanya pembangunan terkoneksivitas Bali Utara dan Bali Selatan guna mengurai krodit di Bali Selatan,” ucap KDR sembari senyum.
KDR juga berharap perjuangan para pihak yang peduli dan komit terhadap pembangunan bandara segera terwujud, tinggal bagaimana Buleleng akan memperkuat Sumber Daya Manusia (DDM), guna mampu mengentaskan kemiskinan di Buleleng.
“Kami berharap rekan kami seperti Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, tetap berjuang dipusat dalam menyiapkan skema, infrastruktur bandara dan aspek pendukung lainya,” ujarnya.
Beredarnya informasi beberapa bulan terakhir terkait kelanjutan Pembangunan Bandara, menururt KDR agar menjadi motivasi positif pemerintah dan masyarakat. Guna mencermati aspek
regulasi dan aturan untuk mempermudah iklim investasi di Buleleng tanpa merugikan masyarakat.
“Kami menyakini kebijakan Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmennya untuk Buleleng dan Bali guna mendukung penguatan infrasturktur Sosial dan Ekonomi masyarakat di Bali,” pungkas KDR. GS