Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM)
Balinetizen.com, Denpasar
Berangkat dari kesadaran kearifan budaya Sunda, dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya: penghormatan pada leluhur, respek pada alam, membangun kesadaran kebangsaan untuk berkontribusi buat Republik.
“Penghormatan terhadap ajaran leluhur adalah kewajiban dan tanggung jawab pemimpin, jika ingin bangsa ini tidak punah dari muka bumi Indonesia,” kata Jro Gde Sudibya, pengamat kebijakan publik dan kebudayaan, Rabu 14 Mei 2025 menanggapi terobosan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Dikatakan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, untuk tujuan kepentingan publik, di tengah fenomena umum terjadinya korupsi kekuasaan yang sistemik, sarat kolusi, dalam ruang-ruang gelap penggunaan dana publik, untuk tujuan kekuasaan dan keberlanjutannya.
Menurutnya, kebijakan KDM berbeda dengan pemimpin lainnya. Di mana kepemimpinan KDM, memasuki inti persoalan kemasyarakatan, langsung menggelutinya di lapangan, memberi solusi dan memotivasi.
“Sementara di sisi lain, kita dihadapi fenomena umum kepemimpinan pencitraan, “ngeles”, menghindari persoalan, dalam jargon-jargon umum, himbauan, arahan yang tidak “metaksu”, lengkap dengan SE (Surat Edaran) sebatas niat baik, yang belum tentu menjadi rujukan program aksi kongkrit,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, bagi KDM, kepemimpinan adalah amanah publik yang harus ditunaikan, dalam fenomena umum. “Aji mumpung”, komersialisme jabatan, untuk kepentingan sendiri dan kepentingan bercokol-vested interest- lainnya justru diabaikan oleh KDM.
Menurutnya, bagi KDM, alam harus diselamatkan “at all cost”, karena menyangkut masa depan: alam itu sendiri, manusia dan peradaban.
Dikatakan, di tengah fenomena umum: korupsi kekuasaan yang merusak alam dalam pemberian izin tambang, justru terjadi sebaliknya, di mana KDM berusaha menyelamatkan hutan di sekitar puncak bogor yang memberi perlindungan terhadap jutaan warga agar terhindar dari banjir.
Tetapi, kata Jro Gde Sudibya, di tempat lain, di mana HPH perkebunan terutama untuk industri sawit, justru mendapat komersialisasi perizinan tentang: kawasan industri, perumahan yang memberikan tekanan besar pada ruang dan juga lingkungan budaya kehidupan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan

