Balinetizen.com, Denpasar
Menyimak kasus proyek Pusat Kebudayaam Bali (PKB) di Klungkung, Pemugaran Besakih (dalam kasus kios-kiosnya tidak laku) di Karangasem, pembangunan sejumlah pasar dengan dana besar yang gagal dari perspektif kepentingan UMKM dan kenyamanan pembeli.
Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik Jro Gde Sudibia, Senin 3 Juli 2023, tentang rencana pembangunan proyek mercusuar di pulau Dewata di bawah kepemimpinan Wayan Koster.
Menurutnya, boleh boleh saja pemimpin buat pencitraan diri. Tapi, jika tidak sesuai dengan tujuannya dan menyengsarakan kehidupan rakyatnya tentu hal tersebut seperti Senjata makan Tuan.
Jro Gde Sudibya mengatakan, pihaknya melihat pencitraan tanpa perencanaan matang, dan tidak menghitung secara cermat rasio pendapatan dan biayannya, termasuk biaya sosial, merugikan keuangan negara dan kurang berdampak bagi kepentingan umum.
“Timbul tanda tanya, jangan-jangan proyek buru-buru ini, untuk target “kejar setoran” pendaanan illegal pemilu?. Pemilu berbasis kekuatan modal, bukan kinerja, rekam jejak dan adu gagasan.
Pemilu yang sering tidak menghasilkan sebuah perubahan (change) boro boro pertumbuhan (growth) demokrasi,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, apalagi persoalan bansos yang dibagi bagi lewat wakil rakyat. Di sini bansos sebagai “money politic” yang “dilegalkan”, mendominasi lanskap politik. Bansos yang dilegitimasi oleh sistem “kolusi” perkoncoan”, yang menghabiskan sebagian anggaran daerah untuk: bansos, studi banding kunjungan kerja, SPJ sebagai balas jasa politik, yang menekan/meminimalkan anggaran pembangunan, untuk kepentingan publik
Kebijakan Fiscal Daerah yang Salah Arah, Boros dan tidak Berempati pada Kesejahteraan Rakyat.
“Ini menunjukkan bahwa royek yang direncanakan oleh pemerintah tidak matang, dan tidak dihitung efektifitas biayanya (cost effectiveness). Punyah. Termasuk pembangunan sejumlah pasar. Timbul pertanyaan apa kerjanya project planner dan pokli di proyek ini? Jangam main-main mengatur negara?,” katanya. (Adi Putra)