Balinetizen.com, Denpasar
Dalam sejarah panjang politik kekuasaan dan kepemimpinan di Bumi Nusantara, prilaku kepemimpinan Presiden Prabowo mungkin termasuk kepemimpinan pendekar mabuk, yang tidak bisa diukur dengan ukuran normatif.
Hal tersebut dikatakan Jro Gede Sudibya, ekonom, pengamat: kebijakan publik dan kecenderungan masa depan, Senin 13 Juli 2029.
Menurutnya, keadaan sekarang tidaklah normal, bahkan supra abnormal, sehingga diperlukan karakter dan gaya kepemimpinan yang juga rada kurang normal.
“Berlaku filosofi kepemimpinan, krisis yang terjadi akibat kepemimpinan yang menjadi pangkal penyebab krisis, sehingga model kepemimpinan lama tidak bisa menyelesaikan krisis,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurut Jro Gde Sudibya, di sini diperlukan pendekatan lain, dan bahkan melawan arus dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.
Dikatakan, sejarah kekuasaan Bumi Nusantara mencatat, model kepemimpinan pendekar mabuk, kalau berhasil, bisa melahirkan terobosan, prestasi, dan inspirasi baru buat bangsa ke depan dalam kurun waktunya yang panjang.
“Kalau gagal, pemimpin model ini akan segera jatuh, segera dilupakan orang,” katanya.
Menurut Jro Gde Sudibya, sudah tentu banyak orang menginginkan, “uji coba” kepemimpinan yang tidak normal ini, sengaja atau tidak sengaja, mampu melahirkan terobosan baru, dalam mengelola krisis, kinerja spektakuler dalam jangka menengah dan panjang.
Jro Gede Sudibya, ekonom, pengamat: kebijakan publik dan kecenderungan masa depan menambahkan, kepemimpinan Presiden Prabowo yang melawan arus tidak “normal”, menyebut beberapa indikator.
Dikatakan, ketika sebut saja 99,9 persen elite penguasa diduga menyalah-gunakan kekuasaan baca korupsi, Presiden mengambil langkah berani, dengan menyita 3 juta ha lahan sawit yang telah terbukti melanggar hukum.
” Beberapa taipan oligarki yang menguasai lahan sawit ratusan ribu ha, bisa dipaksa membayar kekurangan pajak ekspor dan pungutan lainnya senilai belasan triliun rupiah,” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, kasus “perampokan” dana Perum Asabri puluhan triliun rupiah, dengan perkembangan kasus yang sedang berlangsung di Kejagung, ada indikasi manipulasi keuangan negara ini akan terkuak.
Dikatakan, Para pelaku pasar dunia sedang” memojokkan” Indonesia, karena melawan “kaidah”, “rules of the games” bisnis keuangan dunia, yang berbasis Washington Consensus, dominasi ekonomi AS, peran besar dari IMF, Bank Dunia, mekanisme pasar uang yang tunduk pada ekonomi pasar liberalistik dengan selera kepentingan AS, sedang hendak dilawan oleh Presiden Prabowo dengan idealisme sosialistik yang mencoba menggeser bandul ekonomi dari KANAN liberal kapitalistik ke KIRI sosialistik dengan peran negara.
“Sejarah akan mencatat uji coba kepemimpinan berani dari Presiden Prabowo akan merubah paradigma ekonomi politik, model kepemimpinan dengan kisah sukses atau kandas di tengah jalan,” katanya.
Menurutnya, ekonomi negeri ini nyaris de facto dikuasai oleh 50 orang terkaya, pengusaha oligarki yang memperoleh privilege dari negara mulai dari: produksi, ekspor tambang, industri sawit, penguasaan di sektor industri manufaktur, jaringan usaha ritel, penguasaan di Bursa Efek Jakarta dalam pembentukan harga, “menggoreng” harga saham, sampai pembeli obligasi pemerintah, yang dicoba dikembangkan dengan peningkatan peran negara melalui Danantara.
Jurnalis Nyoman Sutiawan