Balinetizen.com, Buleleng
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disampaikan pihak eksekutif, bahwa untuk pemotongan honor kontrak hanya sampai di angka 10 persen dari rencana awal mencapai 50 persen.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH sesaat setelah mengikuti rapat mengenai pembahasan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2021 yang di gelar di Ruang Pertemuan Ketua DPRD Buleleng pada Rabu, (22/9/2021) siang.
Lebih lanjut Supriatna menjelaskan kondisi pandemi masih tidak menentu sampai sekarang, yang menyebabkan Keuangan Pemerintah Daerah Buleleng mengalami penurunan. Dengan adanya hal tersebut, perlu disiapkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan melakukan rasionalisasi pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini.
“Untuk anggaran DPRD Buleleng, saat ini dirasionalisasi sebesar Rp 3,6 milyar. Hal ini merupakan suatu kewajaran mengingat dalam kondisi pandemi covid-19. Sehingga kegiatan-kegiatan dewan maupun kesekretariatan DPRD Buleleng mengalami penurunan. DPRD Buleleng melakukan rasionalisasi anggaran sudah untuk yang ke 3 kalinya,” ucap Supriatna menegaskan.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd membenarkan bahwa dari sisi eksekutif dan legeslatif sudah sama-sama memahami situasi.
“Untuk pemotongan honor tenaga kontrak hanya sampai di angka 10 persen dari rencana awal mencapai 50 persen selama tiga bulan kedepan. Sedangkan untuk TPP PNS masih dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.” jelasnya.
Iapun mengatakan kekurangan anggaran tersebut, nantinya akan dialokasikan ke insentif tenaga kesehatan (Nakes), premi PBI, dan BTT.
“Sedangkan untuk bencana non-alam seperti covid-19 masih tetap berjalan, selain untuk belanja pegawai yang bersifat rutin.” pungkas Suyasa. GS