Balinetizen.com, Jakarta-
Benar, motto yang menyatakan, “corruption is extra ordinary crime, need extra ordinary actions”. Korupsi, kejahatan luar biasa, perlu cara luar biasa untuk melawannya.
Model penyitaan 3,3 juta lahan sawit dengan mendirikan BUMN Ketahanan Pangan dalam pengelolaan sawit perlu mendapat perhatian dari pemerintah.
Jro Gde Sudibya, ekonom dan pengamat ekonomi, Senin 29 September 2025 mengatakan, Satgas Penertiban Tambang yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, untuk melakukan penyitaan yang sama dan atau tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang telah melanggar IUP (Izin Usaha Pertambangan patut diapresiasi.
Dikatakan, berdasarkan catatan PPATK, untuk proyek PSN tahun 2023 senilai Rp.500 T, berdasarkan data aliran dana dengan nama pemilik rekening yang jelas telah dikorupsi 36,67 persen oleh elite birokrasi dan elite politik.
” Semestinya KPK atau Kejagung berdasarkan bukti awal dari PPATK, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan,” katanya.
“Begitu juga dugaan Korupsi di Pertamina Niaga yang menurut Kejagung dengan risiko kerugian negara sekitar Rp.190 T, semestinya perkaranya dibawa ke sidang pengadilan. Demikian juga dugaan korupsi di kegiatan Pertamina Hulu, eksplorasi, pengapalan, ekspor minyak mentah,'”.
Menurutnya, intensifikasi pemungutan pajak, bagi wajib pajak besar, karena diperkirakan efektivitas pungutan pajak di industri sawit baru mencapai 50 persen, ada potensi penerimaan negara dalam jumlah besar di industri ini.
Langkah-Langkah bersejarah ini, kata Jro Gde Sudibya, untuk menyelamatkan kondisi APBN dengan hutang yang terus menumpuk.
Menurut Jro Gde Sudibya, tahun ini diperkirakan pembayaran hutang Rp.800 T, dan tahun 2026 kemungkinan lebih besar.
“Benar, motto yang menyatakan, “corruption is extra ordinary crime, need extra ordinary actions”. Korupsi, kejahatan luar biasa, perlu cara luar biasa untuk melawannya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan