Foto: Tokoh masyarakat Bali yang juga calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 37Â Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H.,M.Kn.
Balinetizen, Denpasar
Pandangan miring muncul pasca aliansi sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Krama Hindu Bali (Rumah Bali) merekomendasikan 5 orang calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mewakili Bali di Senayan pada Pemilu 2019 ini.
Mereka yang direkomendasikan adalah A.A. Gde Agung, Made Mangku Pastika, I Gusti Ngurah Harta, Arya Wedakarna dan Dewa Made Suamba Negara. Nama-nama yang direkomendasikan ini berdasarkan hasil kajian ilmiah menggunakan tiga kriteria utama yang dirumuskan oleh pengurus Rumah Bali.
Banyak kalangan menilai rekomendasi yang dibuat ini sarat kepentingan politik kandidat tertentu. Hingga juga diragukan netralitas dan kredibilitas Rumah Bali ini.
Sebab hasil penilaian terkesan tidak transparan, kurang adil dengan terkesan meniadakan perjuangan 16 calon DPD RI semeton Bali lainnya. Waktu penyampaian hasil penilaian ini sangat tidak tepat menjelang akhir masa kampanye Pemilu
“Titiang (saya-red) cukup kaget dengan press release aliansi yang sekarang ini menamakan dirinya Rumah Bali yang merekomendasikan 5 calon anggota DPD RI Dapil,” kata tokoh masyarakat Bali yang juga calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 37Â Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H.,M.Kn., Jumat malam (5/4/2019) saat diminta tanggapannya terkait hasil penilaian Rumah Bali ini.
Adnyana yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali ini pun lantas bercerita bahwa sesungguhnya ikut menggagas upaya agar organisasi kemasyarakatan di Bali bisa membentuk aliansi. Lalu agar aliansi ini mengundang para semeton Bali yang menjadi Calon DPD RI Dapil Bali untuk menyamakan persepsi mengenai keterwakilan DPD RI Dapil Bali.
“Sesuai dengan makna dan tujuannya yang sepatutnya yang jadi Anggota DPD RI Perwakilan Bali adalah orang-orang Bali. Karena secara logika dan filosofis, merekalah yang memahami Bali,” ujar Adnyana yang juga pernah aktif di sejumlah organisasi seperti Pemuda Hindu Indonesia (PHI) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) itu
Fokuskan Perjuangan dan Pemilih
Oleh karena itu, untuk meningkatkan elektabilitas calon dan agar memudahkan dan membuat masyarakat Bali fokus dalam memilih Calon Anggota DPD RI Dapil Bali, maka Adnyana awalnya menyarankan jumlah calon anggota harus dibatasi paling banyak enam calon.
Ini agar dilakukan dengan jalan rembug. Para calon diharapkan berjiwa besar memberikan kesempatan kepada paling banyak enam calon untuk maju agar mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilu 17 April 2019 dan terpilih 4 anggota DPD RI Perwakilan Bali yang merupakan semeton Bali.
Alternatif selanjutnya adalah memberikan wewenang kepada aliansi ormas Bali untuk melakukan pemeringkatan calon dengan memperhatikan profil, kompetensi dan visi-misi para calon. Sayangnya FGD tidak korum karena hanya 13 calon yang hadir dari 21 calon semeton Bali.
“Saya mengamati bahwa aliansi pun pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan untuk melanjutkan upaya itu. Bahkan ada beberapa ormas yang kemudian tidak aktif atau keluar dari aliansi,” ungkap Adnyana yang juga Pendiri Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali (ATRO Bali) dan Bali Dwipa University ini.
Penilaian Kurang Transparan, Timing Kurang Tepat
Namun tidak disangka, malah belakangan Rumah Bali akhirnya merilis nama-nama calon DPR RI /Perwakilan Bali ini dan merekomendasikan lima nama. Adnyana pun mengaku cukup terkejut dengan rekomendasi ini.
Karena apa? Ditanya demikian Adnyana menjelaskan bahwa para calon DPD RI dapil Bali tidak pernah diminta menyampaikan profil, kompetensi dan visi-misi calon. Akibatnya anggota aliansi Rumah Bali tidak mengenali secara baik personality setiap calon. Sehingga penilaiannya pun kurang atau tidak transparan dan kurang adil.
Selain itu, timing atau waktu penyampaian hasil penilaian ini sangat tidak tepat menjelang akhir masa kampanye Pemilu. Sebab para calon sudah mengikuti proses Pemilu dan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyaakat Bali.
Lantas dengan adanya penilaian dan rekomendasi dari Rumah Bali ini terkesan ada keberihakan, kepentingan sepihak dan tidak menghargai upaya yang telah dilakukan para calon, terutama 13 calon yang telah memperlihatkan komitmennya menjaga Bali dengan menghadiri FGD.
“Seharusnya aliansi Rumah Bali cukup merilis 13 calon anggota DPD RI Dapil Bali yang menghadiri FGD sebagai penghormatan atas komitmen dan kehadirannya,” sesal Adnyana.
Dengan demikian masyarakat Bali terutama para calon akan mendapatkan kecerdasan dan pendewasaan dalam berpolitik dan menghargai suara rakyat dengan menghadiri uleman atau rembug masyarakat Bali yang direpresentasikan oleh Aliansi Organisasi Krama Hindu Bali (Rumah Bali)
Jaga Kredibilitas, Rumah Bali Sebaiknya Tarik Rekomendasi
Oleh karena itu Adnyana menyarankan agar Rumah Bali menjaga independensi dan netralitas serta kredibilitas agar tetap mendapatkan kepercayaan dari ormas-ormas Bali dan masyarakat Bali secara berkelanjutan.
Terutama untuk mengawal kinerja para anggota DPD RI Perwakilan Bali nantinya dan rekomendasi yang bijak dan adil pada pemilu-pemilu yang akan datang.
“Maka saya sarankan Rumah Bali menarik rekomendasi itu. Dan mengajak masyarakat Bali (baik semeton Bali dan semeton lainnya) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 17 April 2019 secara cerdas dan bijak,” kata Adnyana.
Lalu Rumah Bali agar mengajak masyarakat untuk nindihin gumi Bali, menjaga adat dan budaya Bali agar Ajeg Bali dan mengawal Pemilu Serentak 17 April 201) berjalan Damai, Luber dan Jurdil dalam upaya bersama-sama mewujudkan Bali Dwipa Jaya, Bali Shanti lan Jagaditha.
“Selamat berpesta demokrasi dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan kedamaian.
Salam BALI DWIPA JAYA,” tutup Adnyana. (wid)
