Balinetizen.com, Jembrana
Warga Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya melalui belasan perwakilannya yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli tanah Gilimanuk (AMPTAG) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Bali, Senin (19/6/2023).
Ketua AMPTAG, Gede Bangun Nusantara mengatakan, maksud kedatangannya ke kantor Kejari Jembrana untuk memohon klarifikasi sehubungan dengan Legal Opinion (LO) yang dibuat oleh pihak Kejari Jembrana. Dan kemudian dipakai oleh Pemkab Jembrana seolah-olah tanah Gilimanuk sudah tidak mungkin ber-SHM (Sertifikat Hak Milik).
“Setelah kami datang dan menyampaikan beberapa hal, tadi kami mendapat penjelasan dari Kasi Datun dan Kasi Intel bahwa LO itu bukanlah produk hukum yang mengikat. Sehingga ini (LO) tidak bisa dipakai oleh Bupati yang menyatakan bahwa Gilimanuk tidak bisa ber-SHM. Itu hanya pendapat hukum yang bisa dipakai dan bisa tidak dipakai,” ujar Bangun ditemui di Kantor Kejari Jembrana, Senin (19/6/2023).
Munculnya LO tersebut sambungnya, disebabkan pasal yang digunakan atau yang ditanyakan oleh bupati melalui Sekda Jembrana adalah pasal 14 ayat 1huruf e, bukan pasal 14 ayat 1 huruf b PP 18 tahun 2021 yang selama ini menjadi pembahasan.
Pihaknya memang tidak masuk ke ranah pasal 14 ayat 1 huruf e itu. Namun selama ini masuk ke pasal 14 ayat 1 huruf b yang bunyinya hak pengelolaan dihapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang HPL (Hak Pengelolaan Lahan). “Jadi kami minta supaya Bapak Bupati jangan mencari pasal-pasal yang tidak memungkinkan Supaya apa, supaya clear. Banyak pasal yang tidak memungkinkan. Nah Kejaksaan ini hanya memberikan saran sesuai pasal yang diminta,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta supaya bupati melepaskan secara sukarela hak pengelolaannya, bukan hak milik atau asetnya kepada pemerintah pusat dan selanjutnya nanti masyarakat Gilimanuk yang akan memohon kepada BPN untuk bisa disertifikatkan. “Terkait LO, itu, jelas kami menolak. Masyarakat Gilimanuk menolak keras LO itu. Karena yang kami minta supaya bupati melepaskan secara sukarela. Setelah dilepaskan, nanti urusan kami masyarakat Gilimanuk dengan pemerintah pusat” tandasnya.
Disebutnya, dulu Bapak Bupati pernah berjanji membantu masyarakat untuk menjadikan tanah Gilimanuk menjadi SHM. Namun sekarang malah mencari pasal yang tidak memungkinkan. “Janjinya tertulis dan bermaterai, itu kami masih pegang. Itu kontrak politik. Artinya kalau itu kontrak politik kan seharusnya juga mengarah ke arah itu. Tapi kalau arahnya tidak ke situ kami melihat itu pengingkaran terhadap kontrak politik” jelasnya.
Masih kata Bangun, pihaknya sekarang menunggu salinan LO dari pihak kejaksaan dan setelah itu akan ke DPRD Jembrana. Karena hasil pansus DPRD menyatakan bahwa, Gilimanuk ber-SHM dapat dilaksanakan dan ini justru diabaikan oleh pihak Pemkab Jembrana.
Dikonfirmasi terpisah Kasi Intel Kejari Jembrana, Fajar Said mengatakan bahwa, LO tersebut berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana terkait apakah hak pengelolaan tanah Gilimanuk bisa menjadi hak milik.
Kepada 12 orang perwakilan warga Gilimanuk yang datang kata dia, juga disampaikan bahwa LO tersebut hanya bersifat pertimbangan untuk bisa digunakan oleh Pemkab Jembrana didalam mengambil keputusan atau kebijakan.
Karena LO bukan peraturan perundang-undang dan bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sambungnya, maka LO itu tidak mengikat. Artinya, (LO) itu bisa menjadi pertimbangan bagi Pemkab dalam mengambil keputusan atau kebijakan atau bisa tidak dipakai.
” LO itu sudah final seperti yang disampaikan oleh Ibu Kajari pada saat konferensi pers kemarin bersama Pemkab. Bahwa LO ini sudah selesai dan sudah melalui proses dan mekanisme ekspose dan meminta petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Bali” ungkapnya. (Komang Tole)