Balinetizen.com, Buleleng-
Pemerintah Kabupaten Buleleng memantapkan komitmen menciptakan lingkungan aman, bebas kekerasan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak. Hal itu terungkap dalam Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Buleleng, di ruang rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, pada Selasa (30/9/2025).
Inti dalam pertemuan ini, berfokus pada langkah strategis pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta pencegahan perkawinan anak melalui penguatan program Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Wardhany Sutjidra saat membuka acara menerangkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Mengingat upaya perlindungan anak harus dilakukan secara preventif dengan melibatkan seluruh pihak, tanpa memandang sekat antar organisasi perangkat daerah.
“Kita semua memiliki kewajiban, tidak hanya perempuan. Artinya mewujudkan kota yang ramah anak adalah tugas bersama. Edukasi sejak dini, pemahaman yang sama, serta visi yang jelas akan menjadi kunci keberhasilan,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Buleleng, Ida Ayu Kade Septiani Utami mengatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Karena akan menentukan masa depan bangsa.
“Jika anak tumbuh tanpa perlindungan, mereka akan menjadi generasi lemah, tidak produktif, dan tidak kreatif. Kita ingin menciptakan lingkungan ramah anak agar mereka dapat berkembang optimal,” jelasnya.
“Dan kami harapkan, kegiatan ini dapat menjaga komitmen melindungi perempuan dan anak serta menjadi agenda nyata untuk menyiapkan generasi emas yang tangguh, berdaya, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. GS