Memitigasi Ekonomi dalam Fenomena Ekonomi Perang, Tantangan Pemerintahan Presiden Prabowo

0
261

 

Balinetizen.com, Jakarta

Kompas, 6 Maret 2026 menurunkan laporan ulasan tentang multi sektor yang dihadapi Indonesia tahun 2026.
Sektor yang dimaksud adalah sektor fiscal yang berupa: turunnya kredit rating Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat internasional.

Terjadi juga pelemahan kurs rupiah Rp.16,911 (4/3/2026). IHSG turun 13,39 persen (4/3/2026). Sektor energi, kenaikan harga BBM dari 72,87 dolar AS menjadi 82 dolar per barel (3/3/2026). Sektor Pupuk, harga pupuk naik dari Timur Tengah naik 7,95 persen.

Sektor penerbangan dan pariwisata, sedikitnya 21,300 penerbangan dibatalkan dari bandara Dubai, Doha, Abu Dhabi, Jeddah dan Tel Aviv. Dari Bandara Ngurah Rai Bali (4/3/2026) 20 keberangkatan dan 15 kedatangan dibatalkan.

Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan mengatakan, tantangan Memitigasi Ekonomi dalam Fenomena Ekonomi Perang dari Pemerintahan Presiden Prabowo.

Dikatakan, tantangan pemerintahan Prabowo yakni pengendalian laju inflasi, yang didorong oleh kenaikan harga minyak, inflasi ekonomi, yang bisa mendorong inflasi secara umum pada banyak komoditas, inflasi psikologi. Risiko terjadinya inflasi tak terkendali -run away inflation-.

Tantangan selanjutnya, kata Jro Gde Sudibya, adalah anggaran subsidi BBM bisa naik tinggi, penyusunan ulang untuk program APBN 2026 menjadi semakin penting, menghindarkan APBN 2026 “jebol” dengan defisit bisa melampaui 3 persen dari PDB.

“Dalam fenomena ekonomi perang, perhitungan secara akurat tentang jumlah hari ketersediaan pangan, energi menjadi sangat penting, untuk menghindarkan terjadinya kelangkaan pangan dan energi yang bisa melahirkan kerusuhan sosial.,” katanya.

Tantangan berikutnya pemerintahan Prabowo, kata dia adalah perancenaan kontingensi oleh pemerintah menjadi sangat penting, gambaran dari “sense of crisis” dan “sense of urgency” dalam program kerja ketat dan terukur, tidak sekadar omon-omon pencitraan, karena risiko sosial tinggi, kelangkaan pangan dan energi yang bisa memicu kerusuhan sosial.

Baca Juga :  Peselancar Tewas Diserang Hiu Di Pantai Australia

“Belajar dari sejarah krisis ekonomi tahun 1966 dan 1998, inflasi tinggi plus pertumbuhan negatif ekonomi, membuat pemerintahan tumbang,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik dan kecenderungan masa depan.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here