Jro Gde Sudibya
Balinetizen.com, Denpasar
Menjadikan Rakyat sebagai Obyek Pajak, Kemudian Dananya Dikorupsi, Bentuk Pengkhinatan Terhadap Idealisme Pendiri Bangsa
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan, Kamis 1 Oktober 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, para Pendiri negara ini mempunyai Idealisme besar, negara dan kekuasaan yang melekat padanya untuk memenuhi kepentingan umum, Res-publica.
“Kekuasaan yang tidak melayani kepentingan umum, bertentangan Idealisme Pendiri bangsa dan juga melanggar konstitusi UUD 1945,” katanya.
Dikatakan, Praksis kekuasaan dewasa ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan Pak Hatta.
” Terjadi “penjarahan” terhadap sumber daya negara baca sumber daya Rakyat, dalam cakupan luas jutaan ha tanah yang dikuasai oleh belasan oligark, dalam bentuk apa yang disebut Farid Gaban dkk.dalam RESET INDONESIA, statecraft coruption, korupsi atas nama negara dalam penguasaan SDA untuk kepentingan kolusi penguasa – pengusaha,” katanya.
Menurutnya, Para oligark adalah mereka yang termasuk 50 orang terkaya Indonesia, yang menurut penelitian CELIOS, mempunyai kekayaan setara dengan 50 juta penduduk.
” Ini berarti kelompok “super rich” ini punya kekayaan secara rata-rata 1 juta kali lipat dibandingkan dengan kelompok menengah-bawah. Kesenjangan kekayaan yang menghina rasa keadilan,” katanya.
Dikatakan, kelompok kaya memperoleh fasilitas super istimewa dari kekuasaan, termasuk perpajakan, tetapi masyarakat menengah kebawah digenjot pajaknya dalam posisi tawar kepada kekuasaan yang lemah.
“Pengenaan pajak tak langsung -indirect taxes- sebetulnya merupakan bentuk ketidak-adilan bagi masyarakat menengah- bawah. Pajak yang dipungut sama pukul rata, tanpa memperhatikan kapasitas warga dalam menghasilkan pendapatan,” katanya.
Dikatakan, Negeri yang kaya sumber daya alam, SDA yang dikorupsi dengan skala raksasa, masyarakat adatnya dipinggirkan, sehingga meminjam ungkapan pakar manajemen dunia Peter F Drucker, kekayaan SDA bukan memberikan berkah, tetapi melahirkan KUTUKAN, massa rakyat tetap miskin, kesenjangan pendapatan tinggi, alam rusak, masyarakat adat terpinggirkan.
Tamsilnya “setelah jatuh ditimpa tangga”, dalam penghasilan pas-pasan dikejar pajak pula.
“Kesimpulannya bahwa kekuasaan yang tidak berempati pada kepentingan rakyatnya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan