Balinetizen.com, Denpasar
TV UI menyiarkan pertemuan civitas academica UI dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden dari partai PDI Perjuangan. Sebagai bacapres dengan rangking tertinggi di berbagai lembaga survey diskusi hangat ini pantas disimak.
Dosen UI Suraya Affif PHD sebagai panelis berbasis data yang komprehensif dalam bahasa lugas dan keras menyatakan: paragdima pembangunan yang berlangsung selama ini yang sangat pro investor terutama di sektor pertambangan , telah membuat perekonomian menjadi sangat timpang dan ketidak adilan ekonomi tinggi, akibat negara tidak budiman dalam mengelola kebijakan publik. Menurut panelis, tanpa perubahan paragdima pembangunan dan pejabat publik yang berkarakter budiman, siapapun menjadi pemimpin tidak akan mampu mengoreksi ketidak adilan dari penguasaan SDA yang sangat timpang, meminggirkan rakyat termasuk masyarakat adat, yang tanahnya sangat banyak digusur, akibat paradigma pembangunan yang tidak adil tsb.
GP memberikan respons dengan tenang dalam narasi kalimat sederhana berbasis fakta pengalamannya selama dua periode memimpin Jawa Tengah.
Pertama, pembrantasan korupsi melalui pendekatan aktor dan pembenahan sistem.
a.Pendekatan Aktor, GP menolak hadiah dan sejenisnya dari ASN Jawa Tengah, dan mitra kerja selama masa jabatannya selaku Gubernur. Memberhentikan dua orang kepala dinas yang telah mengaku korupsi, walaupun belum melalui keputusan pengadilan yang bersifat final. b.Pembenahan sistem terus dilakukan, dengan memberikan sangsi kepada ASN yang tidak sesuai tingkat kinerjanya. Memberi masukan ke Meneg. Reformasi Birokrasi dalam fenomena birokrasi Jawa Tengah “berbondong-bondong” perjalananan dinas ke luar negeri, 14 hari setelah GP berakhir masa jabatannya.
Kedua, paragdima pembangunan yang pro rakyat.
a. Menolak kelompok kepentingan dari Jakarta yang menamakan diri ” Tim Sukses” untuk mengkonversi tanah negara di Cepu dan Blora secara tidak bertanggung-jawab, dan membela kepentingan rakyat yang telah menghuni tanah tsb.dengan bukti hak miliknya secara cepat.
b.Mempertanyakan dan memprotes ke Meneg. BUMN terhadap penggantian direksi BUMN yang mewakili kepentingan kawasan perkebunan di Jawa Tengah.
Ketiga, “hot issue” yang menyangkut dominasi oligarki di sektor pertambangan.
Ide besar GP untuk isu ini, peningkatan efektivitas perpajakan di sektor pertambangan, bagi hasil yang lebih adil bagi negara, dilakukan status quo pengelolaan kawasan tambang dan hutan, jika belum ada kesepakatan yang berkeadilan di antara stake holders.
Dalam diskusi hangatnya di UI berbasis rekam jejak, publik menaruh harapan terhadap integritas moralnya sebagai pejabat publik, punya nyali keberanian berhadapan dengan tekanan political powerful, sehingga tidak mudah didikte oleh vested interest yang melingkupinya.
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.