Balinetizen.com, Denpasar
-Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) negara tidak bisa melepaskan diri dari subsidi, artinya memang harus ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang negara harus hadir dalam bentuk subsidi.
Hal tersebut dikemukakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Parta dalam rangka rapat kunjungan kerja reses komisi VI DPR RI ke provinsi Bali dengan Eselon 1 Kementerian BUMM dan para direksi BUMN diantaranya PT Pertamina, PGN, PLN, PT Avisiasi Pariwisata Indonesia, PT Angkasa Pura I berkaitan dengan rencana pemerintah menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg sebagaimana yang di sampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4) lalu.
“Memang ada kenaikan harga minyak dan gas dunia tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan tunggal dalam memutuskan rencana menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg Sebab jika dipaksakan akan ada dampak yang akan terjadi,” terang Parta.
Situasi ekonomi belum banyak mengalami kemajuan terutama di kalangan akar rumput dan daya beli hampir lebih dari 40% persen kelompok penghasilan dan pengeluaran terbawah pasti akan terdampak luas terhadap ketidakmampuan daya beli.
“Tidak bisa dihindari, dampak kenaikkan harga pertalite dan Gas LPG 3 Kg dipastikan juga bisa menaikkan angka kemiskinan,” kata Politisi asal Desa Guwang, Sukawati ini.
Seperti diketahui, mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah bekerja disektor informal. Pelaku UMKM dalam berproduksi selama ini menggunakan Gas LPJ 3 kg akan terdampak sangat dalam, “Terlebih lagi persoalan minyak goreng belum tuntas. Jika ditimpa lagi dengan kenaikan petralite dan Gas LPJ Saya khawatir pelaku UMKM tidak akan kuat menanggung biaya produksi, jangan sampai sampai UMKM kita akhirnya mengalami kebangkrutan. Sehingga akan banyak terjadi pengangguran,” kata Nyoman Parta.
Kuat dugaan menurutnya, Potensi terjadinya penimbunan dan pengoplosan akan makin banyak terjadi.
“Oleh karena itu JANGAN menaikkan harga Petralite dan Gas LPG 3 Kg. sampai nantinya situasi ekonomi mulai membaik,” tegas Parta.
Pihaknya juga memberikan alternatif solusi jalan keluar seperti, Tertibkan penggunaan pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan UMKM dan Untuk pemilik mobil mewah diharuskan untuk menggunakan jenis pertamax serta Tertibkan para pengoplos Gas 3 Kg. (RED-BN)