Balinetizen.com, Denpasar
Politik mengalami turbulansi, kelabilan dan ketidakpastian dalam menghitung hari pencoblosan Pilpres dan Pileg.
“Turbulansi amat terasa pasca keputusan MK no.30 yang kontroversi tersebut Kontroversi: hukum, etika publik dan kepantasan sosial,” kata I Gde Sudibya, ekonom,pengamat kebijakan publik.
Dikatakan, publik merespons terutama: mahasiswa, gerakan masyarakat sipil dan rakyat kebanyakan yang tetap mampu merawat kewarasan berpikirnya, bagaimana demokrasi mesti dirawat dan dijaga.
Menurutnya, politik Dinasti mengalami penolakan keras, karena sangat bertentangan dengan gerakan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menjadi agenda utama reformasi 25 tahun yang lalu.
“Penolakan keras ini dengan berbagai cara kritik; vulgar, satire, gaya komedian, yang diperkirakan berdampak terhadap individu dan kelompok yang menjadi sasaran,” kata I Gde Sudibya, ekonom,pengamat kebijakan publik.
Dikatakan, bisa saja mereka yang terkena kritik bertubi-tubi mengalami stres, stres berkepanjangan dan kemudian depresi.
“Dalam bahasa psikologi, depresi bisa menjadi pemicu, penurunan kecerdasan intelektual (IQ) dalam bentuk: menurunnya kemampuan kognitif (hubungan sebab akibat) dan kecerdasan dalam merepons dinamika perubahan,” katanya.
Menurutnya, penurunan Kecerdasan Emosional (EQ) berupa menumpulnya EMPATI, gambaran dari semakin sulitnya pengendalian diri, munculnya arogansi dan keangkuhan akan (kekuasaan).
Dikatakan, penurunan Kecerdasan Spiritual (SQ) dapat berupa: memudarnya KEBENINGAN NURANI, merosotnya spirit pengabdian.
Menurutnya, kemerosotan kecerdasan di atas, yang dipicu oleh stres dan kemudian depresi, bisa melahirkan keputusan politik yang tidak lagi cerdas, nir empati, tidak konsisten dan merugikan kepentingan publik.
“Keputusan yang diambil, menurut pendapat seorang pengamat (dengan nada berseloroh) adalah keputusan yang berasal dari mereka dengan kategori: orang dengan gangguan jabatan (odgj),” kata I Gde Sudibya, ekonom,pengamat kebijakan publik. (Adi Putra).