Balinetizen.com, Klungkung
Komitmen pemerintah dalam memperkuat dan mensukseskan ketahanan pangan nasional melalui pelibatan TNI terus bergulir. Komitmen itupun kembali ditunjukkan saat Presiden Prabowo Subianto memimpin Panen Raya TNI pada Jumat ( 17/07/26 ).
Kegiatan Panen Raya TNI ini dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran TNI melalui virtual, termasuk Kodim 1610/Klungkung yang digelar di Subak Tegehan, Desa Takmung, Kecamatan Bajarangkan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata TNI, khususnya Kodim 1610/Klungkung terus meneguhkan komitmen dan kontribusinya dalam mendukung dan mensukseskan program strategis pemerintah di sektor pertanian dalam rangka wujudkan ketahanan pangan nasional.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Dandim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono, S. Sos., M.M., M.Han turut dihadiri oleh Forkopimda beserta berbagai unsur terkait di wilayah dan para petani di Subak Tegehan, Desa Takmung.
Dandim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono, S.Sos., M.M., M.Han, menyampaikan bahwa hari ini TNI menggelar kegiatan Panen Raya TNI yang melibatkan tiga matra yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk mendukung target ketahanan pangan nasional melalui komoditas padi, kedelai dan tebu yang dihadiri langsung oleh bapak Presiden Prabowo terpusat di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang.
Sementara untuk di Kabupaten Klungkung, panen raya kita laksanakan di Subak Tegehan, Desa Takmung, Kecamatan Bajarangkan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen kami Kodim 1610/Klungkung dalam penguatan Hanpangan wilayah demi sukseskan Hanpangan Nasional,”ujarnya.
Seperti yang sering disampaikan bapak Presiden Prabowo bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi keamanan dan keberlangsungan sebuah negara. Tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa produksi pangan yang aman, lancar dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan ini menjadi salah satu program strategis pemerintah yang terus digenjot dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya TNI.
Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu dan berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah di sektor pertanian dengan meningkatkan ketahanan pangan wilayah menuju Hanpangan Nasional.
Kami, Kodim 1610/Klungkung pastinya akan senantiasa mengawal dan berperan aktif dengan turun langsung ke lapangan bersama para petani dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam mewujudkan penguatan dan kemandirian ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Klungkung ini,”pungkas Almamater Akmil Tahun 2005 ini. tra
[06.30, 18/7/2026] Nyoman Sutiawan: Kontroversi Serius dalam Pendirian dan Pengelolaan Danantara
Denpasar
Mengelola aset BUMN senilai Rp.1,600 T, tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas adalah tantangan yang serius untuk masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Negara BUMN sebagai regulator merangkap Chairman Danantara, adalah sangat riskan dan berbahaya. Berarti sistem pengawasan tidak jalan, publik menduga terjadi konflik kepentingan.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Sabtu 18 Juli 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, Danantara sudah berdiri 1,5 tahun tetapi belum menerbitkan laporan keuangan, ini berarti atas transparansi dan akuntabilitas dilanggar secara serius.
Dikatakan, di tengah laporan keuangan yang tidak ada, mampu menerbitkan obligasi senilai Rp.4 T dan laku “laris manis” di Pasar Keuangan New York, siapa pembeli yang mau bermain judi ini?
Menurut Jro Gde Sudibya, pada saat pendirian, para pelaku pasar tidak percaya -distrust-, harga saham Bank Himbara setelah diambil-alih Danantara sempat “nyungsep” 28 persen di Bursa Efek Jakarta.
“Danantara menjadi “super” anak emas, berhak menerbitkan obligasi Patriot Bond dengan bunga murah 2 persen per tahun, sedangkan obligasi pemerintah 6.5 persen. Obligasi ini oleh pengamat disebut obligasi “injeksi kaki”, para oligarki dipaksa membeli,” katanya.
Dikatakan, Danantara akan menjadi pemegang monopoli ekspor batu bara, minyak sawit, jenis logam tertentu dan pemegang pembeli tunggal (monopsoni), diperkirakan akan menimbulkan ekonomi rente yang menguntungkan para pengusaha di sekitar pusat kekuasaan. Ada risiko tinggi gagal, model BPPC (Badan pengelola dan Penyaluran Cengkeh) di era Orba.
“Yang lebih “gila” lagi Danantara, dengan terbitnya UU No.4/2026 tentang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada pasal 50A, ayat 5 dan ayat 6, obligasi yang diterbitkannya Patriot Bond dan Obligasi Merah Putih, dapat berasal dari dana yang dibebaskan dari tuntutan hukum pidana, hukum pajak dan perdata,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, dalam bahasa terangnya, dana dapat berasal dari dugaan tindak pidana korupsi, tindakan pencucian uang yang dilegitimasi.
“Lembaga keuangan yang super istimewa ini, barangkali tidak pernah ada dalam sistem ekonomi demokratis,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan