Balinetizen.com, Denpasar
Warga Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan, mempertanyakan kejelasan hasil pajak dari pungutan parkir kapal yang beroperasi di kawasan pesisir Pantai Sidakarya.
Pasalnya, pungutan parkir kapal yang diduga mencapai ratusan ribu rupiah per kapal tersebut disebut-sebut justru masuk ke Desa Adat Serangan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, saat ditemui belum lama ini. Ia menyoroti aktivitas kapal-kapal yang parkir di perairan depan Pantai Sidakarya, namun manfaat ekonominya tidak pernah dirasakan oleh desanya.
“Kapal-kapal ini parkir di depan pantai Sidakarya. Mereka juga membuang sampah ke laut, sehingga pantai menjadi kotor. Tapi kami pertanyakan, uang parkirnya itu masuk ke mana?” ujar Ketut Suka.
Menurutnya, hingga saat ini Desa Adat Sidakarya tidak pernah menerima kontribusi atau hasil dari pungutan parkir kapal tersebut, meskipun aktivitasnya berlangsung di wilayah pesisir Sidakarya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun di lapangan biaya parkir untuk satu kapal di kawasan tersebut diduga cukup besar, berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000 per kapal.
Dengan nominal tersebut, seharusnya ada kontribusi nyata bagi desa yang terdampak langsung, baik untuk penataan kawasan pantai maupun kebersihan lingkungan.
“Desa kami tidak pernah menikmati hasil pungutan itu. Padahal dampaknya kami yang merasakan, mulai dari sampah laut sampai kondisi pantai yang tidak tertata,” tegasnya.
Ia berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak terkait agar pengelolaan kawasan pesisir bisa dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, penataan pantai dinilai penting agar kawasan Pantai Sidakarya tetap bersih, rapi, dan tidak dirugikan oleh aktivitas kapal.
“Kami pertanyakan ini supaya jelas dan agar area pantai Sidakarya bisa ditata dengan baik,” pungkasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)