Balinetizen.com, Denpasar-
Pariwisata Bali “Tunduk” kepada Kapitalisme Pariwisata, Kebijakan Pariwisata Sekadar Tambal Sulam, (maaf) “nyongkokin tain kebo” dari Keunggulan Brand Bali.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat kebijakan publik, Jumat 6 September 2024.
Menurut I Gde Sudibya, kekuatan pariwisata Bali ada pada EQUITY BRAND nya, yang membuat wisatawan setia untuk selalu berkunjung. Modal kultural ini yang semestinya dirawat, bukan digerus dan bahkan dihancurkan pelan-pelan.
Tetapi sebaliknya, kata I Gde Sudibya penghancuran justru dilakukan oleh mereka, yang sekadar “kacung” kapitalisme pariwisata, “pengayah” dari kegiatan ekonomi dengan motif untung sebanyak-banyaknya nyaris tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, dan keterpinggiran kultural masyarakat Bali.
“Pariwisata berkelanjutan diomongin, sebatas wacana, tetapi nyatanya, konversi lahan pertanian dibiarkan dan bahkan “didorong”, padahal konversi lahan pertanian per tahun, sudah sampai di titik “neraka”: 2,000 ha/per tahun,” kata I Gde Sudibya.
Dikatakan, pasca 10 tahun diperkirakan, tidak ada lagi pertanian basah di Bali, dan Subak tinggal nama.
“Timbul pertanyaan: tanpa pertanian basah plus Subak , wisatawan mau datang ke Canggu, Pererenan dan juga Jatiluwih?,”.
Menurutnya, tidak ada strategi pariwisata yang mengabdi setia pada Pariwisata Budaya, sekadar keputusan pinggiran yang nyaris tidak bermakna, sebatas (maaf) nyongkokin tain kebo”, dari kekuatan Brand Bali, sambil “menghisap” kemanfaatannya.
Menyebut beberapa: hasil devisa, pendapatan pajak, keuntungan para spekulan dari transaksi jual beli tanah Bali (tanah yang sebetulnya sakral).
Dikatakan, ajeg Bali diwacanakan dengan bangga, bahkan dengan ornamen luar, seperti kewajiban memakai busana Bali setiap hari Kamis, di kalangan birokrasi dan komunitas yang bisa diatur kekuasaan.
“Tetapi menyebut saja, Perda RTRW Bali 2023 – 2043, menjadi “pengikut setia” dari politik kapitalisme pariwisata, yang membuat masyarakat Bali semakin terpinggirkan,” katanya.
Menururnya, slogan Ajeg Bali, tinggal slogan tanpa makna, sekaligus menggambarkan upaya menutupi kekalahan dalam pertarungan peradaban.
Dikatakan, dalam masyarakat dengan tradisi paternalistik yang berorientasi vertikal, para pemimpin seharusnya memberikan jalan keluar, pemberi suri teladan, dan pembangun harapan. Tetapi nyatanya, menyitir lirik sebuah lagu, “mari kita tanyakan ke rumput yang bergoyang?”.