Balinetizen.com, Denpasar
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali menggelar Bali Jagadhita VI 2025 di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Senin (2/6/2025). Kegiatan tahunan ini menjadi ajang strategis dalam memperkuat sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata berbasis budaya di Bali, sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia berkomitmen mempercepat pengembangan pariwisata berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui promosi destinasi wisata budaya, penguatan standar pelayanan, serta pengembangan produk pariwisata unggulan.
Melalui Bali Jagadhita, yang telah digelar sejak 2020, pemerintah memperluas cakupan promosi produk UMKM, mendorong digitalisasi, dan menampilkan potensi desa wisata di Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.
Tahun ini, Bali Jagadhita mengusung tema: “Mendorong Implementasi Pariwisata, Perdagangan, dan Investasi Berkualitas yang Sustainable untuk Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Berkesinambungan, Merata, dan Inklusif.”
Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bali, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Bali Jagadhita juga telah masuk dalam Calendar of Event Pariwisata Provinsi Bali.
Dalam sambutan daringnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
“Keunggulan lokal namun juga menjadi ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah… Biarlah digitalisasi, platform digital lintas negara serta integritas rantai pasok menjadi faktor penting dalam mendorong produk-produk kreatif Bali agar mampu bersaing di pasar internasional,” tegasnya.
Riefky juga menekankan pentingnya dukungan terhadap infrastruktur, akses pasar, dan pembiayaan untuk subsektor seperti kuliner, seni pertunjukan, fotografi, dan desain digital.
Ia menyebut Bali sebagai salah satu dari 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Mari jadikan Bali bukan hanya destinasi wisata tetapi juga destinasi investasi dan pusat inovasi kreatif Indonesia,” pungkasnya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyampaikan bahwa ekonomi Bali tumbuh kuat pascapandemi, mencapai 5,52% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,87%.
“Bali bisa bangkit dari negatif menjadi positif dan terus meningkat… ini mencerminkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.
Inflasi Bali hingga April 2025 tercatat 2,3%, masih dalam kisaran target nasional, mencerminkan pengelolaan ekonomi yang stabil dan terkendali.
Namun demikian, Filianingsih menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bali, di mana 70% aktivitas pariwisata dan 87% investasi masih terpusat di wilayah selatan.
“Pemerataan destinasi wisata dan investasi hingga Bali Barat, Utara, dan Timur menjadi krusial untuk mendorong pembangunan yang merata,” tambahnya.
Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama Bali Jagadhita. Penggunaan QRIS telah mencakup lebih dari 974.000 pedagang dan 1 juta pengguna di Bali, dengan total transaksi mencapai lebih dari 39 juta kali dan nilai transaksi mendekati Rp67 triliun.
“Kita menyaksikan bagaimana QRIS terus tumbuh secara signifikan… bahkan kini telah terkoneksi dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura,” kata Filianingsih.
Bank Indonesia juga mengembangkan zona digital di berbagai wilayah, seperti Pantai Kuta, Tabanan, dan Nusa Lembongan untuk memperkuat ekosistem digitalisasi UMKM.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Bali kini diarahkan pada pendekatan green economy berbasis budaya, ekologis, dan inklusif.
“Kami mengarahkan strategi pada pariwisata yang berkualitas, berbasis budaya dan ekologi… serta meningkatkan ekspor produk lokal seperti garam tradisional, kopi organik, dan kerajinan rakyat,” jelas Koster.
Ia juga menekankan pentingnya investasi yang menghormati tata ruang budaya serta mengutamakan keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal. Infrastruktur di Denpasar dan Badung, termasuk jalur lintas kabupaten serta pembagian pajak hotel dan restoran, akan terus diperkuat demi pemerataan pembangunan.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)