Isu masalah lingkungan hidup sedang menjadi sorotan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Jika tidak diselesaikan dengan seluruh pemangku kepentingan, maka akan berpotensi menggerus pariwisata Bali, yang selama ini menjadi ‘tulang punggung’ perekonomian Pulau Dewata.
Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Pemprov Bali, antara lain sampah plastik dan pencemaran udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Bali mendorong program Bali Bersih melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Pengamat hukum, Ariyo Bimmo, mengatakan para pelaku usaha pariwisata harus mendukung Pemprov Bali untuk mengatasi permasalahan tersebut. Partisipasi aktif dibutuhkan agar pariwisata Bali tidak mengalami kemerosotan jumlah wisatawan.
“Wisata kan mengutamakan jangka panjang. Ini kaitannya lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi ini semua harus dipikirkan secara integral, pelaku wisata jangan hanya pikir sebanyak-banyaknya wisatawan masuk,” katanya di Denpasar, Senin (8/7/2019).
Ariyo meminta para pelaku usaha mulai memberikan edukasi kepada para wisatawan. Contohnya, untuk masalah pencemaran udara, wisatawan disarankan untuk mengurangi bahaya rokok dan beralih ke produk tembakau alternatif yang tidak menghasilkan asap.
Sejumlah wisatawan asing yang datang ke Bali pun sudah banyak yang mengetahui tentang produk tembakau alternatif. Hal ini perlu didorong dengan adanya pemberian informasi yang akurat dan regulasi yang mengatur produk tersebut agar ekosistemnya dapat terjaga.
“Edukasi untuk mengurangi asap rokok dan sebagainya bisa dikembangkan. Artinya masyarakat bisa diperkenalkan produk tembakau alternatif sebagai pengganti tembakau. Apalagi industri ini sedang berkembang di Bali,” ujarnya.
Selain itu, Ariyo meneruskan, Pemprov Bali juga dapat menjadikan produk tembakau alternatif sebagai solusi untuk mengurangi dampak bahaya merokok. Apalagi, di beberapa negara, seperti Inggris dan Jepang, juga sudah menggunakan produk tersebut dalam menurunkan jumlah perokok karena memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok.
“Ketika pemerintah Inggris misalnya, mengumumkan ini tembakau alternatif risikonya rendah. Konsep ini langsung diterapkan sehingga secara gradual, ada puluhan ribu perokok aktif beralih ke tembakau alternatif,” jelasnya.
Untuk itu, Pemprov Bali perlu melakukan riset yang menyeluruh dengan menggandeng swasta dan ahli kesehatan, “Semua harus terlibat sehingga bisa memastikan bahwa produk tembakau alternatif lebih rendah risikonya. Patut dijadikan atau dicoba untuk mengurangi perokok,” ucap dia.
Nyoman Nuarta, Ketua Himpunan Pramuwisata Bali, menambahkan Jepang kini sudah mulai beralih ke produk tembakau alternatif. Dia kerap menemukan beberapa wisatawan Jepang di Bali yang menggunakan produk tersebut. “Nah kalau berkaitan dengan wisatawan Jepang yang berlibur ke Bali hal ini saya rasa tidak ada masalah ya. Apalagi juga tidak ada larangan bagi wisatawan yang ingin membawa dan menggunakan produk tembakau alternatif di Bali,” pungkasnya. (hd)