Balinetizen.com, Buleleng
Pemberhentian atau pemutusan kerja terhadap dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yakni berinisial GAP dan Wi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng berujung akan dilakukan upaya hukum PTUN.
Rencana upaya hukum PTUN terhadap SK Bupati Buleleng itu, disampaikan kuasa hukum GAP dan Wi yakni adv. Made Ngurah Arik Suharsana Putra,SH dan adv. Heru Aryo Terto Wibowo pada Jumat (25/7/2025) saat ditemui media ini di Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Singaraja.
“Kami nilai terbitnya SK pemecatan itu sangat tergesa-gesa. Bahkan menurut kami, dalam prosesnya terdapat kejanggalan. Hal inilah yang memungkinkan kami secepatnya akan melakukan gugatan melalui upaya hukum PTUN,” jelas adv. Arik Suharsana bersama adv. Heru Wibowo.
Kuasa hukum GAP yakni adv. Arik Suharsana kembali menegaskan bahwa pemecatan terhadap kliennya GAP terdapat banyak kejanggalan dan terkesan terburu-buru. Karena tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
“Jika pemecatan GAP berdasarkan adanya dugaan perselingkuhan dari rekaman video pada media sosial, hal tersebut bukan menjadi dasar. Sebab jika dugaan perselingkuhan dari rekaman video pada media sosial menjadi dasar, tentu hal tersebut akan bermuara pada dugaan kasus perzinahan. Namun hal itu hingga kini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan GAP berselingkuh atau melakukan perzinahan,” tegasnya.
“Dalam SK pemecatan disebutkan Indisiplin, artinya kedisiplinan kerja tapi selama ini Klien saya rutin menjalankan aktivitas kerja. Kalau memang video viral soal dugaan perselingkuhan, ini kan muaranya perzinahan. Apa ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan klien saya berzinah? Kan tidak ada. Untuk itu, saya menduga ada hal-hal atau kepentingan tertentu, sehingga merugikan kliennya GAP. Jadi saya mempertanyakan SK Bupati Buleleng terkait dengan pemecatan GAP itu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pertimbangan teknis sesuai aturan yang ada, atau hanya ketakutan Pemkab Buleleng terhadap nitizen yang ramai-ramai mendesak adanya pemecatan di media sosial,” urai adv. Arik Suharsana.
Iapun mengaku sempat melihat ada statment Sekda Buleleng di beberapa media, bahwa menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas kerja.
“Apakah karena video itu, kantor di DPRD Buleleng aktivitas kerjanya terganggu? kan tidak, rapat-rapat di DPRD tetap jalan kok. Saya hanya bertanya, apakah Pemkab Buleleng takut nitizen, jika di sanksi diluar pemecatan akan diserang sehingga mengambil jalan seperti ini,” ucap adv. Arik Suharsana.
Meski demikian, tegasnya lagi, pihaknya akan menempuh upaya hukum menyikapi SK Bupati Buleleng ini.
“Dimungkinkan ada upaya hukum (PTUN, red). Tapi untuk sementara ini, kami mempertanyakan dahulu apa menjadi dasar pemecatan ini dan isi hasil rekomendasi dari Bapek. Apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak,” pungkas Ngurah Arik Suharsana.
Sementara itu kuasa hukum Wi yakni adv. Heru Aryo Terto Wibowo, S.H. dengan ungkapan yang sama mengaku bahwa dalam perkara ini, dirinya melihat ada kejanggalan dalam penerbitan SK hingga kliennya terseret dalam kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan ke Polres Buleleng.
“Masih berproses laporan polisinya. Dan belum ada pembuktian maupun keputusan mengikat dari pengadilan. Anehnya, kok klien kami sudah mendapat SK pemutusan perjanjian kerja. Jadi dalam hal ini proses secara hukum masih dilakukan dan sedang berjalan di kepolisian. Kenapa bisa terbit SK pemberhentian, hal ini apa dasarnya ?,” ucap adv. Heru Wibowo yang juga Ketua YLC Peradi Singaraja ini.
Berangkat dari hal tersebut, iapun menduga kliennya Wi di berhentikan sebagai ASN PPPK akibat postingan yang viral di media sosial, bukan atas persoalan yang terjadi selama ini dan Pemkab Buleleng telah mengambil langkah yang terburu-buru tanpa menunggu keputusan hukum yang final melalui persidangan di PN Singaraja.
Jika pertimbangannya karena kliennya Wi dianggap telah mencederai citra instansi. Maka dirinya berasumsi terbitbya keputusan pemecata, karena ada yang viral.
“Hingga saat ini tidak ada pertimbangan secara hukum berkaitan dengan persoalan yang terjadi,” sebut adv. Heru Wibowo.
Menindak lanjuti perkara ini, Kuasa Hukum GAP dan Wi ini yakni adv. Ngurah Arik Suharsana dan adv. Heru Aryo Terto Wibowo secepatnya akan melakukan gugatan atas SK. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra tersebut. Yangmana sebagai langkah awalnya, terlebih dahulu akan mengajukan keberatan kepada Pemkab Buleleng dengan melakukan banding dan klarifikasi terhadap keluarnya SK Bupati Buleleng itu. GS