Balinetizen.com, Denpasar
Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga Jumat, 23 Oktober 2026.
Kebijakan ini diperpanjang setelah dinilai efektif mempercepat distribusi dan pelayanan BBM, mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU, serta mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Sebelumnya, sistem ganjil-genap diberlakukan pada 17–19 Oktober 2026. Perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, masukan dari berbagai pihak, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran, terutama media sosial.
Keputusan perpanjangan dibahas dalam rapat Gubernur Bali bersama Pertamina Wilayah Bali, serta mempertimbangkan masukan dari para bupati dan wali kota se-Bali, petugas SPBU, dan masyarakat.
Kebijakan ini juga telah dilaporkan dalam rapat koordinasi pada 19 Oktober 2026 di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar. Rapat tersebut dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dihadiri Kapolda Bali, Kasdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BPH Migas, Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, dan jajaran terkait.
Sejumlah Kendaraan Dikecualikan
Dalam penerapannya, sistem ganjil-genap tidak berlaku bagi kendaraan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan niaga pengangkut logistik, kendaraan penumpang umum, serta kendaraan antarjemput makanan, minuman, dan kebutuhan pokok sehari-hari.
Meski diperpanjang hingga 23 Oktober 2026, kebijakan ini dapat dihentikan lebih awal apabila hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan dan distribusi BBM telah berjalan normal serta antrean di SPBU terkendali.
Sinergi Berbagai Pihak Percepat Pelayanan BBM
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam menangani permasalahan distribusi dan pelayanan BBM di Bali.
Apresiasi diberikan kepada jajaran Pertamina dan pengelola SPBU yang mengoperasikan SPBU selama 24 jam, personel TNI yang membantu sebagai operator SPBU, serta kepolisian yang mengawal distribusi BBM dan menjaga keamanan di SPBU.
Penghargaan juga diberikan kepada para bupati dan wali kota se-Bali yang turut memantau pelayanan BBM, serta masyarakat yang menunjukkan pengertian, kesabaran, dan ketertiban selama mengantre.
Partisipasi masyarakat yang secara spontan membagikan makanan dan minuman kepada warga yang sedang mengantre BBM juga menjadi bentuk nyata solidaritas dan semangat gotong royong.
Menurut Koster, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak tersebut berkontribusi besar dalam menciptakan situasi Bali yang aman, nyaman, kondusif, dan damai, sejalan dengan semangat Nindihin Gumi Bali.
Kombinasi Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan BBM
Untuk mempercepat penanganan permasalahan distribusi dan pelayanan BBM, Pemprov Bali menerapkan sejumlah langkah secara terpadu.
Langkah tersebut meliputi permintaan kepada Pertamina untuk mengoperasikan SPBU selama 24 jam, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung; penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan swasta; serta pembelajaran daring untuk seluruh jenjang pendidikan.
Selain itu, Pemprov Bali meminta dukungan personel TNI untuk membantu operasional SPBU dan dukungan kepolisian untuk mengawal truk tangki BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju SPBU sekaligus menjaga keamanan di lokasi.
Pengaturan volume pembelian BBM juga diterapkan, yakni maksimal tiga liter untuk kendaraan roda dua dan maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut kemudian dikombinasikan dengan sistem ganjil-genap yang semula berlaku pada 17–19 Oktober 2026.
Stok BBM Bali Dilaporkan Aman, Pengiriman Diminta Ditambah
Dalam rapat koordinasi pada 19 Oktober 2026, Menteri ESDM menyampaikan bahwa ketersediaan BBM nasional diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan selama 16–20 hari ke depan. Dengan demikian, dari sisi volume pasokan nasional, distribusi BBM ke berbagai daerah seharusnya tidak mengalami kendala.
Sementara itu, berdasarkan data per 19 Oktober 2026, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa stok BBM di Bali berada dalam kondisi aman, dengan rincian sebagai berikut:
Pertalite: 30,136 juta liter, diperkirakan mencukupi untuk 11 hari.
Pertamax: 11,045 juta liter, diperkirakan mencukupi untuk 8 hari.
Biosolar: 1,752 juta liter, diperkirakan mencukupi untuk 5 hari.
Solar: 10,356 juta liter, diperkirakan mencukupi untuk 11 hari.
Meski stok dilaporkan aman, Menteri ESDM memerintahkan Direktur Utama Pertamina dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga untuk menambah volume pengiriman BBM ke Bali agar ketersediaan dapat memenuhi kebutuhan minimal selama 15 hari.
Menteri ESDM juga mengingatkan bahwa Bali merupakan destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, permasalahan kelangkaan BBM di Bali berpotensi berdampak negatif terhadap citra Bali dan Indonesia di mata masyarakat internasional.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, jajaran Pertamina diminta memberikan perhatian serius terhadap alokasi BBM ke Bali, memastikan ketersediaan pasokan yang memadai, serta bekerja secara responsif dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM ke SPBU. Pengawasan terhadap operasional SPBU juga harus terus dilakukan.
Masyarakat Diminta Tetap Tertib
Perpanjangan sistem ganjil-genap diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib dan efisien.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina dan seluruh pihak terkait akan terus memantau kondisi pasokan, distribusi, dan antrean di SPBU. Apabila situasi telah kembali normal sebelum batas waktu yang ditetapkan, penerapan sistem ganjil-genap dapat dihentikan lebih awal.
Dukungan dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan BBM serta mempertahankan kondisi Bali yang aman dan kondusif. (rls)