Balinetizen.com, Denpasar
“Benyah Latig Gumi Baline”, sebuah kritik diri bermakna sosial bagi manusia Bali. Kritik sosial ini juga ditujukan kepada pemimpin di Bali baik bupati, walikota sampai Gubernur. Sampai di mana mereka peduli akan keselamatan lingkungan alam Bali.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat kebudayaan Bali dan kecenderungan masa depan, Minggu 26 Oktober 2025.
Menurutnya, Pasca “September Kelabu”, banjir bandang yang menerjang sebagian Bali tepat di raina Pagerwesi, di Sasih Ketiga Kangkang (lazimnya musim terkering dalam satu tahun), telah membuka kotak pandora dari: darurat lingkungan, pelanggaran: masif RUTR, aturan hukum lingkungan sampai konversi lahan pertanian sawah yang tak terkendali.
Dikatakan, mata masyarakat akhir terbuka lebar lebar menyaksikan kerusakan alam Bali yang masif.
Menurutnya, alih fungsi lahan di Tahura Ngurah Rai yang sangat memalukan, padahal Tahura Ngurah Rai merupakan kebanggaan ini negeri kepada dunia, bahwa negeri ini sangat serius mengembangkan pembangunan yang bersahabat dengan lingkungan. Faktanya memalukan, hanya sekadar “pepesan kosong”, justru menghancurkan lingkungan.
“Penemuan lapangan dari Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali yang menggelikan, seakan-akan negeri ini tidak ada yang mengurus, investor bisa “semau gue” menanamkan uangnya tanpa peduli pada aturan hukum,” katanya.
Sebuah cuplikan video beredar di media sosial Facebook yang menggambarkan bahwa di sekitar Bali Selatan di seputaran Pura Uluwatu keadaan alam begitu rusak terlihat dari kejauhan. Terlihat mesin mesin pengeruk tanah tebing begitu gagah terlihat.
Video di medsos tersebut tampaknya merupakan rekaman dari pantai Labuan Sait menuju Bukit Luur Uluwatu, yang penuh dengan vila dan fasilitas wisata lainnya. Padahal krama Bali umumnya tahu, kawasan dari Labuan Sait – Luur Bukit Uluwatu berada di wilayah Nreti (Barat Daya) Pulau Bali, dengan puncaknya Pura Luur Uluwatu, pemujaan Tuhan Rudra.
Dikatakan, sudah semestinya pembangunan fasilitas wisata di kawasan ini memperhatikan Bhisama Kesucian Pura dari PHDI. Pura Uluwatu termasuk Kahyangan Jagat, semestinya dalam Radius 5 km dari Pura merupakan kawasan hutan lindung sekaligus penyangga kesucian, bebas dari bangunan dan kegiatan ekonomi komersial.
Dikatakan, Publik menunggu tindakan korektif dari Pemda Badung untuk penyelamatan kawasan ini.
“Kalau jujur kita mau melakukan kritik diri, elan vitalitas spiritualitas-kultural masyarakat Bali semakin memudar, sehingga tidak mampu berkontribusi terhadap peradaban dan kebudayaan Bali otentik,” katanya.
Kata Jro Gde Sudibya, modernisme glamor yang berlangsung di permukaan terus menggerus dan mengikis spirit peradaban dan kebudayaan Bali otentik.
“Dampaknya sebagai mana kita rasakan, proses kehancuran kultural berlangsung, di tengah standar kehidupan material yang sebagian mengalami peningkatan. Ketenangan, perdamaian dalam hubungan sosial menjadi semakin langka, kedamaian di hati menjadi barang mewah,” katanya.
Dikatakan, tetua Bali mengingatkan dalam bahasa tamsil yang terang benderang, mereka yang mengalami krisis kemanusiaan karena merosotnya kejujuran, padahal mereka semestinya menjadi panutan, berteriak SADHU, kualitas kebijaksanaan kehidupan, yang menggambarkan kemunafikan.
” Kritik diri yang semestinya melahirkan sikap sadar, JAGRA, mulai berbenah memperbaiki diri, pembenahan sosial untuk mengerem proses kehancuran -Benyah Latig Bali-,” kata Jro Gde Sudibya, pengamat kebudayaan Bali dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan