Balinetizen.com, Jakarta –
Negosiasi dagang ini sangat menguntungkan AS dan merugikan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Minggu 21 Februari 2026 di Jakarta.
Jro Gede Sudibya mencontohkan tarif ekspor dari produk Indonesia ke AS tetap 19 persen, tidak berubah, padahal Indonesia telah memberikan konsesi luar biasa bagi AS dengan Indonesia ikut Board of Peace tentang Gaza, sedangkan negara Eropa dan bahkan Vatican tidak berpartisipasi.
Dikatakan, tarif impor produk tekstil Indonesia 0 persen, dengan syarat produk tekstil AS masuk Indonesia dikenakan tarif yang sama 0 persen. Sangat tampak dalam perjanjian ini, AS sangat mendiktekan kepentingannya, memperbaiki neraca pembayaran mereka.
“Melalui akses luar biasa terhadap ekspor mereka pada pasar Indonesia yang luas,” katanya.
Menyebut beberapa: untuk produk pesawat terbang, sistem persenjataan yang memerlukan dana bisa ratusan juta dolar AS. Demikian pula kebebasan penuh untuk memasuki pasar Indonesia bagi produk pertanian AS dan produk manufaktur, dengan mengikuti sebut saja “maunya” AS.
“Sebut saja industri penerbangan yang semestinya bisa bertumbuh, dengan produk CN 235 yang cocok untuk negeri kepulauan dihadapkan dengan industri raksasa Boeing yang akan dapat banyak kemudahan dalam memasuki pasar dirgantara Indonesia,” kata Jro Gede Sudibya.
Menurutnya, ini bentuk dari negosiasi yang tidak fair -unfair trading agreement-, di sebuah negeri, merujuk laporan Bank Dunia (2024) 2 dari 3 penduduknya dalam kategori miskin.
Dikatakan, dalam kemiskinan yang membahana seharusnya industri dalam negeri dilindungi, sektor manufaktur dan sektor pertanian sebagian besar pelaku UMKM dengan teknologi madya. Bukan dihadapkan dalam pasar yang justru melindungi industri besar AS.
“Timbul pertanyaan reflektif, dimana esensi dari politik luar negeri Bebas Aktif yang telah berusia nyaris 80 tahun?,” kata Jro Gede Sudibya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan