Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Pertambangan Berpotensi Gusur Pariwisata Raja Ampat, Bali Punya Potensi Mengalami Risiko Lingkungan Lebih Parah.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat kecenderungan masa depan, Senin 9 Juni 2025.
Menurut Jro Gde Sudibya, Ini sejumlah indikasi pada kerusakan pulau Bali jika tidak waspada.
Terjadi krisis sampah dan kemacetan yang berlangsung lebih dari satu tahun, tidak ada solusi komprehensif final dengan dimensi jangka panjang. Yang diproduksikan penguasa, wacana berkepanjangan untuk membangun citra, bukan solusi segera, jangka pendek yang merupakan ekspresi “sense of crisis” dari pejabat publik.
“”Sense of urgency”, dalam perumusan terukur segera, jangka pendek tidak dirumuskan, publik mempersepsikan kurangnya kompetensi dalam mengelola “hot issue” dari sisi kepentingan publik,” katanya.
Indikasi lainnya menurut Jro Gde Sudibya adalah Proyek mercu suar yang “melahap” dana besar negara, melahap tanah yang luas, tidak ramah lingkungan, ke depan industri pariwisata Bali akan dihadapkan dengan potensi kerusakan seperti di Raja Ampat, dan bahkan lebih parah.
Dikatakan, Perda RTRW Bali 2023 – 2043 punya kecenderungan kuat liberal kapitalistik, tanah sebatas komoditas yang begitu mudah diperjual-belikan, direduksi kesakralannya. Memperbesar potensi pemindahan pemilikan tanah berlangsung massif, mempercepat, tamsilnya “orang Bali tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri”.
Kerusakan pulau Bali akan semakin parah karena konversi lahan pertanian basah, sawah, berlangsung lebih massif, ke pemukiman dan industri, menurut perkiraan pakar pertanian jika konversi sawah per tahun 2,000 ha, maka 10 tahun yad.
“Sistem Subak hanya tinggal nama. Timbul pertanyaan reflektif yang menantang, tanpa sawah dan sistem Subak apakah kebudayaan otentik Bali masih ada?,” tanya Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004, ekonom, pengamat kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan