Ilustrasi
Balinetizen.com, Jakarta
Menyimak joint agreement Indonesia-AS tentang perdagangan yang begitu luas, hambatan tarif dan non tarif (tarif and non tarif bariers), dengan rangkuman produk (products range) yang begitu luas, menyebut beberapa: komoditas pertanian, besi baja, pesawat terbang dan sejumlah komoditas lainnya, adalah bentuk kerja sama perdagangan bilateral yang tidak pernah terjadi semenjak Indonesia Merdeka.
Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi mengatakan, ada kesan kuat, AS sangat mendikte Indonesia, dengan memberikan akses terhadap data pribadi warga.
“Kerja sama lingkup luas ini, akan sangat berdampak terhadap lanskap ekonomi Indonesia ke depan. Yang akan berdampak serius terhadap sejumlah isu: kepastian investasi, kepastian hukum investasi, kemungkinan negara-negara lain meminta privilege yang sama dengan AS,” katanya.
Dengan kesepakatan ini, lanjut dia negara mitra dagang yang merasa dirugikan akan melakukan tindakan balasan -resiprocal actions- yang sebanding, yang bisa mengacaukan tidak saja ekonomi ekspor impor, tetapi perekonomian secara keseluruhan.
Dikatakan, karena penting dan urgensinya, semestinya pimpinan DPR melakukan konsultasi ke Presiden tentang kejelasan Joint Statement Indonesia – AS didampingi Tim Ekuin, untuk memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya terhadap isu, dengan latar belakang pemikiran mengapa kebijakan progresif ini diambil.
“Apakah pemerintah sudah siap, jika banyak mitra dagang lainnya, melakukan tindakan balasan (resiprocal actions) untuk melindungi kepentingan negaranya?,” katanya .
Lalu, lanjut Jro Gde Sudibya, apakah pemerintah telah menyiapkan program mitigasi ekonomi, jika implementasi dari kebijakan ini mengakibatkan ketidak-pastian ekonomi baru dan persepsi risiko investasi yang memburuk?
“Klarifikasi pemerintah sangat diperlukan, di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi, yang untuk tahun ini angka pertumbuhan ekonomi 5 persen, sulit untuk dicapai,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.
Jurnalis Nyoman Sutiawan