Balinetizen.com, Denpasar
Ulasan yang tepat adalah: kalau perkiraan Sri Mulyani dan Menteri PUPR mundur sebelum Pilpres, akan menurunkan secara drastis tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, dan diperkirakan menggerus secara significant elektabilitas pasangan nomer 2 Prabowo – Gibran.
Hal tersebut dikatakan I Gde Sudibya, pengamat politik dan ekonom, Kamis 18 Januari 2024 menanggapi siap mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Jokowidodo.
Dikatakan, karena ke dua menteri ini dianggap publik sebagai penyokong penuh proyek infrastruktur yang menjadi kebanggaan Jokowi.
Menurutnya, Jokowi dan orang-orang sekitarnya selalu mempromosikan proyek infra struktur adalah kisah sukses -success story – yang faktanya tidaklah demikian.
“Kita simak data berikut: 10 tahun pemerintahan Jokowi hutang pemerintah bertambah Rp.3,500 T, setara dengan 43 persen dari total hutang Rp.8,000 T,” katanya.
Dikatakan, hutang meningkat pesat, tetapi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi (2015 – 2022) pada pusaran 4,8 – 5,3 persen. Sedangkan pertumbuhan di era SBY (2005 – 2014) sedikit di atas 6 persen.
Dikatakan, Tax ratio di era Jokowi turun tajam, dari 14 persen tahun 2012menjadi 10,39 persen di tahun 2022. Indikasi pembangunan infrasturuktur besar-besaran tidak mendokrak tinggi pendapatan masyarakat, sehingga pendapatan negara naik.
Menurutnya, kebocoran dalam bentuk korupsi di proyek infrastruktur tinggi, humas PPATK menyebutnya 36,67 persen untuk tahun 2023, yang mengalir ke ASN dan para politisi.
Dikatakan, dari data di atas, sulit untuk mengatakan proyek infrastruktur tsb.berhasil. Apalagi kalau bicara dengan proyek IKN yang perencanaannya kurang matang, investor luar negeri sampai hari ini belum ada yang berminat, sehingga sangat memberatkan APBN.
“Gesture yang disampaikan oleh Sri Mulyani dan juga menteri PUPR dalam berbagai wawancara, ditangkap publik sebagai beban terlalu berat dari proyek ambisius infrastruktur Jokowi dalam 10 tahun terakhir,” katanya. (Adi Putra)