Ilustrasi : Jalan Tol Mengwi – Gilimanuk
Balinetizen.com, Denpasar
KPK mengungkapkan fakta-fakta potensi kerugian negara dalam penyelenggaraan pembangunan tol di Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini terungkap dalam penyampaian hasil Kajian Pencegahan Korupsi bertajuk Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu.
“Tidak saja proyek jalan tol, tetapi juga bandara kulon progo, kertha jati, mulai dari perencanaan agaknya sudah bermasalah, apalagi kelayakan keuangannya dipertanyakan,” kata pengamat politik dan ekonomi Jro Gde Sudibya, Minggu, 12 Maret 2023 menanggapi anggara jalan tol di jaman Presiden Jokowidodo bermasalah.
Dikatakan, kemudian menjadi pertanyaan publik rencana penjualan (baca hak kelola) dari Bandara: Soeta, Ngurah Rai, Hasanudin yang dari sisi bisnis adalah bandara yg.menguntungkan. Ada apa dengan pemerintahan di Indobesia saat ini.
Lebih lanjut dikatakan, dengan menyimak perhitungan angka ICOR (Incremental Out Put Ratio), diperkirakan proyek-proyek infrastruktur biayanya lebih tinggi 20 persen, diperkirakan terjadi pemborosan, sedangkan pendanaannya umumnya menggunakan dana pinjaman berbunga tinggi, dengan jangka waktu relatif pendek.
Konsekuensinya, kata Jro Gde Sudibya akan terjadi penumpukan hutang yang harus segera dibayar beberapa tahun ke depan, di tengah ekonomi global yang folatile (berubah-ubah dan tidak pasti) akibat perang Rusia – Ukraina, ketegangan AS – China, dan dampak dari krisis iklim.
Pewarta : Nyoman Sutiawan