Balinetizen.com, ​Denpasar
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meninjau langsung kesiapan Rumah Sakit Prof Ngoerah, Denpasar, Bali, pada Rabu (12/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk mematangkan tiga pilar utama reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
​Peninjauan dipimpin oleh Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha serta Anggota DJSN Mickhael Bobby Hoelman, dan disambut langsung oleh Direktur Utama RS Ngoerah, I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma.
​Sekjen Kemenkes menjelaskan bahwa pembenahan JKN berfokus pada tiga aspek strategis yang wajib berjalan secara beriringan:
​Rujukan Berbasis Kompetensi: Pasien dirujuk berdasarkan ketersediaan sarana dan kompetensi spesifik rumah sakit (contoh: kasus penyakit jantung langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan khusus jantung).
​Kelas Rawat Inap Standar (KRIS): Standarisasi fasilitas ruang rawat inap JKN yang mengacu pada 12 kriteria pelayanan.
​Sistem Pembayaran i-DRG: Perubahan mekanisme tarif pelayanan kesehatan menuju sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis (Indonesian Diagnosis Related Group).
​DJSN menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembaruan kebijakan ini, dengan catatan utama bahwa seluruh transformasi harus berujung pada kemudahan akses serta kepuasan peserta JKN.
​Pihak RS Prof Ngoerah mengonfirmasi kesiapan infrastruktur dan operasional medis dalam menyambut regulasi baru ini melalui beberapa langkah nyata:
​Penerapan KRIS: Ruang perawatan telah disesuaikan lebih awal agar memenuhi 12 kriteria standar pemerintah.
​Uji Coba i-DRG: Simulasi dan uji coba skema pembayaran internal telah berjalan untuk memastikan transisi tanpa kendala.
​Sistem Informasi SIMETRIS: Hasil kolaborasi dengan RS Sardjito ini menjadi backbone digitalisasi pelayanan end-to-end. Sistem mengintegrasikan seluruh rekam medis pasien—mulai pendaftaran, pemeriksaan laboratorium, radiologi, MRI, hingga proses klaim ke BPJS Kesehatan.(Ags)