Balinetizen.com, Denpasar
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali memetakan kebutuhan tambahan sekitar 200 personel untuk memperkuat pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Saat ini, jumlah personel Satpol PP di tingkat Provinsi Bali tercatat sebanyak 205 orang. Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menangani luasnya cakupan tugas serta kompleksitas persoalan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Bali.
Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Rai Dharmadi, mengatakan kebutuhan tambahan personel tersebut telah dipetakan sesuai ketentuan yang berlaku dan saat ini sedang diajukan.
“Kalau kita sudah mencoba menyusun pemetaan kebutuhan sesuai dengan ketentuannya, kita ada kekurangan hampir 200 personel di tingkat provinsi. Kita sudah sedang ajukan juga untuk kebutuhan itu,” ujar Rai Dharmadi, Selasa (18/8/2026).
Menurut Rai Dharmadi, kebutuhan tambahan personel tidak hanya berkaitan dengan luas wilayah Bali, tetapi juga semakin kompleksnya persoalan yang harus ditangani Satpol PP.
Ia menyebut, berbagai persoalan yang membutuhkan pengawasan antara lain pelanggaran tata ruang, pembangunan akomodasi pariwisata tanpa izin, hingga pelanggaran yang melibatkan masyarakat maupun warga negara asing (WNA).
“Beban kerja yang cukup besar. Karena wilayah Bali ini kan tidak luas-luas banget. Tetapi kompleksitas masalahnya yang banyak,” katanya.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban. Sementara untuk penanganan lebih lanjut, prosesnya dapat diteruskan kepada instansi atau lembaga terkait sesuai kewenangannya.
“Itu diawal menjadi tugas kita (Satpol PP), selain nanti tindaklanjutnya finishingnya oleh (lembaga) terkait,” ungkapnya.
Kekurangan Personel Diatasi dengan Koordinasi
Meski menghadapi keterbatasan jumlah personel, Rai Dharmadi menegaskan kondisi tersebut tidak membuat Satpol PP Provinsi Bali mengurangi pengawasan maupun penegakan aturan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota di Bali. Koordinasi tersebut dinilai penting agar tugas pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Bukan berarti terus kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Tetapi dengan cara koordinasi yang baik itulah kita bisa meringankan tugas-tugas kita di provinsi,” ujarnya.
Rai Dharmadi berharap penambahan personel dapat meningkatkan kapasitas Satpol PP Bali dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Perda maupun Perkada.
Dengan tambahan personel, pengawasan terhadap berbagai persoalan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, tata ruang, hingga aktivitas usaha di Bali diharapkan dapat dilakukan lebih maksimal.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan di Bali sebagai daerah pariwisata yang memiliki aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang tinggi.(Ags)