Sekda Bali Ajak Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Didorong Jadi Pengawas Strategis Berbasis Risiko

0
126

 

Balinetizen.com, Denpasar

 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah se-Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Ia menegaskan seluruh pemda di Bali memiliki komitmen untuk melaksanakan arahan KPK. Kehadiran KPK diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur, tetapi mendorong aksi nyata mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegas Sekda Dewa Made Indra.

Transformasi APIP: Dari Administratif ke Strategis Berbasis Risiko

Rakor yang dihadiri seluruh inspektorat kabupaten/kota se-Bali ini menyoroti transformasi peran APIP.

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan pentingnya pergeseran pengawasan dari orientasi administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.

Menurutnya, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tidak lagi hanya mengukur kelengkapan dokumen, tetapi kualitas pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar masalah, dan efektivitas rekomendasi.

Baca Juga :  Tambahan 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Untuk Mendukung Kelancaran Program Vaksinasi Gotong Royong

Untuk itu, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun risk register, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Rustam menyebut hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Bali pada 2025 berada pada Level 2 (Terstruktur). Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan untuk persiapan evaluasi pada 2027.

Senada, Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menegaskan APIP merupakan garda terdepan pemerintahan bersih dan akuntabel. Penguatan harus dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan SDM dan anggaran, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.

“Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan,” ujarnya.

KPK Soroti Tiga Area Rawan Korupsi

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda dalam rakor tersebut menyoroti tiga area strategis yang paling rawan korupsi di pemerintah daerah.

Pertama, perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Kedua, penganggaran belanja hibah. Ketiga, pengadaan barang dan jasa.

Nurul menegaskan pengawasan tidak boleh hanya formalitas administrasi. APIP harus mampu mendeteksi anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Untuk pokir DPRD, APIP diminta memastikan proses sesuai ketentuan, berbasis kebutuhan masyarakat, dan bebas konflik kepentingan. Untuk hibah, penyaluran harus transparan, tepat sasaran, melalui verifikasi dan evaluasi yang memadai.

Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus memastikan proses kompetitif, efisien, transparan, dan bebas dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.

“Setiap indikasi penyimpangan perlu segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif sesuai tingkat risikonya,” tegas Nurul.

Baca Juga :  Wagub Giri Prasta Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Puputan Margarana

Ia juga menekankan pentingnya rekomendasi perbaikan konkret, termasuk koreksi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya diukur dari nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi dari perubahan nyata tata kelola.

Melalui rakor ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dengan sinergi KPK, Itjen Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah.

Tim Redaksi Metro Bali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here