Sikapi Keluhan UMKM Lokal, LSM KPK Bali Temukan Dugaan Monopoli Pengadaan Seragam Di 4 SMK dan SMA

0
173

 

Balinetizen.com, Buleleng

Bak gayung bersambut keluhan UMKM lokal terkait pengadaan seragam pakaian sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Tahun Ajaran Baru 2025-2026. Pasalnya keluhannya itu disikapi serius oleh anggota LSM KPK Bali, Ketut Suartika aliaa Tut Nyok dengan melakukan penyelidikan dan investigasi pada Selasa (15/7/2025).

Keluhan UMKM lokal ini, bukannya tanpa alasan. Lantaran terendus isu miring atas pengadaan seragam sekolah yang diduga dimonopoli oleh UMKM dari luar Buleleng. Hal inilah memantik LSM KPK RI Buleleng menjadi gerah.

Berangkat dari hal tersebut, lantas pada Selasa ( 15/07/2025), anggota LSM KPK Bali melakukan langkah langkah penyelidikan dan investigasi.

Al hasil, dari investigas LSM KPK terungkap dilapangan terdapat empat sekolah menengah atas dan SMK yang menggunakan Penyedia seragam yakni CV Bumi Sakti Dari Mengwi Badung Bali.

“Sangat disesalkan apakah proses penyediaan ini ada arahan khsusus dari Disdikpora provinsi Bali, sistem lelang terbuka, penunjukan langsung atau memang di e katalogkan, ini harus jelas!!!,” ucap pentolan LSM KPK Provinsi bali Ketut Suartika.

Dikatakan jika itu arahan khsuss maka akan kita selidiki apakah ada unsur korupsinya, jika itu penunjukan apakah sudah sesuai prosedur dan jika itu tender apakah sudah memenuhi spesifikasi sesuai kaidah yang berlaku.

Gerak cepat LSM KPK menurutnya guna juga menaggapi keluhan pengusaha dan umkm lokal yang memiliki kompetensi dan harga kompetitif.

“Kami patut curiga jika ini seolah monopili dari tahun ke tahun, dalam waktu dekat kami pulbaket dan mengadakan pertemuan dengan kadis pendidikan provinsi bali, guna membicarakan nasib umkm lokal yang tidak diberikan kesempatan yang sama guna menyiapkan seragam sekolah dengan harga kompetitif sekaligus guna menghidupi karyawan di umkm bersangkutan,” janji Ketut Suartika.

Baca Juga :  Menhub Targetkan Revitalisasi Stasiun Bekasi Selesai Akhir Tahun 2021

Ia berharap pemangku kebijakan baik itu Bupati, dan gubernur untuk pro aktif guna menyikapi permasalah didunia pendidikan di Buleleng yang dikenal sebagai Kota Pendidikan tapi tidak mendukung umkm lokal yang juga berperan dalam pendidikan khusunya penyediaan baju seragam dan atribut lainnya untuk sekolah sekolah di buleleng.

“Kami mengendus ini ada yang tidak beres makanya kami turun dan heran kok bisa ada penyedia dari luar buleleng yang mendapat pengadaan baju di sekolah sekolah menengah di buleleng apakah proses ini sudah sesuai aturan ataukah ada monopoli berbau KKN, masih akan kita selidiki,” pungkasnya. GS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here