Balinetizen.com, Jakarta
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. (Purn.) Susno Duadji menilai mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo layak dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan terbukti dalam sidang kode etik.
Penilaian itu disampaikan Susno dalam wawancara yang dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (18/11/2026).
Menurut Susno, Listyo Sigit diduga sebagai pihak yang menggerakkan, memiliki inisiatif, memimpin, hingga menerima hasil penyadapan.
“Kalau saya bilang, kita ke sidang kode dulu ya, bahwa yang menggerakkan, yang punya inisiatif, yang memimpin, yang menerima atau yang mengumpulkan hasil-hasilnya itu adalah Jenderal LSP,” ujar Susno.
Karena peran tersebut, Susno meyakini sanksi untuk Listyo Sigit setidaknya tidak lebih ringan dari dua jenderal lain yang sebelumnya sudah dijatuhi PTDH.
“Jadi ya sama, minimal PTDH juga, karena dialah leadernya gitu, pemimpinnya, otaknya gitu. Bahkan yang menyebabkan yang lain tergerak untuk melakukan hal itu, anak buahnya, ya karena perintah dia,” jelasnya.
Susno menegaskan PTDH merupakan sanksi terberat di lingkungan kepolisian. Konsekuensinya bukan hanya kehilangan status sebagai anggota Polri, tetapi juga kehilangan hak pensiun, fasilitas, hingga tanda penghargaan.
“Untuk kalangan kepolisian itu sanksi paling berat itu ya dipecat, karena kalau dipecat segala hak-haknya sebagai anggota Polri, sebagai pensiunan Polri hilang, dia tidak mendapatkan pensiun, tidak mendapatkan fasilitas dan segala macam.”
“Penghargaan-penghargaan yang nempel di dadanya, baik dari presiden gitu pada jasa apa itu hilang semua,” papar Susno.
Bahkan, kata Susno, seseorang yang di-PTDH tidak lagi berhak menyandang sebutan jenderal purnawirawan.
“Dia tidak berhak menyandang nama gitu. Misalnya jenderal purnawirawan, jenderal Polri purnawirawan, tidak, karena dia bukan purnawirawan, jadi sangat berat sanksi itu lebih berat daripada dijatuh hukuman 4-5 tahun,” ujarnya.
4 Jenderal Jadi Tersangka
Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, hingga jurnalis.
Dua di antaranya sudah dijatuhi PTDH dalam sidang etik. Pertama, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, yang dijatuhi PTDH pekan lalu dan kemudian mengajukan banding.
Kedua, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang dijatuhi PTDH dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Sementara Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan. Satu tersangka lainnya, Irjen Pol Slamet Uliandi, belum dapat menjalani sidang etik karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Kapolri: Listyo Sigit Diduga Pemberi Perintah dan End User
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), menyebut Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menjadi end user atau penerima akhir hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sasaran penyadapan yang diduga antara lain seputar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga internal Polri sendiri.
Adapun tiga tersangka lain diduga memiliki peran berbeda:
1. Irjen Slamet Uliandi (SU)
Menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026. Diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit.
2. Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
Pernah menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari Listyo Sigit, lalu meneruskannya dengan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
3. Irjen Ahrie Sonta (AS)
Menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit, memerintahkan surveillance, hingga memerintahkan penghapusan data voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait penyadapan.
Diduga Tanpa Prosedur, Masuk Server LIMS
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), menyebut para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.
Nomor-nomor ponsel diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, dan disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, penyelidikan, maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS pada Oktober 2026, setelah Listyo Sigit tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Listyo Sigit diketahui dipindah ke Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Oktober 2026.
Laporan polisi dibuat oleh seorang petugas yang mengetahui aksi para tersangka pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli.
Dalam proses penyidikan, Polri menyita barang bukti berupa 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.
Pasal yang Dijerat
Atas dugaan perbuatan tersebut, para tersangka dijerat sejumlah pasal:
– Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman maksimal 10 tahun penjara.
– Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman maksimal 6 tahun penjara.
– Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Polri menegaskan penanganan perkara masih berada pada tahap awal penyidikan dan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, sidang etik terhadap Listyo Sigit belum digelar. Segala dugaan terhadapnya masih harus dibuktikan dalam sidang kode etik maupun proses hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Penulis: Redaksi Bali Netizen

