Balinetizen.com, Jakarta –
Tantangan Kritis Kepemimpinan Presiden Prabowo. Prabowo memilih jalan yang susah dan berat serta banyak pula, dari segi bermain di ruang publik yang menjadi pemberitaan. Sementara Jokowi memilih jalan yang mudah dan ringan serta hanya satu saja. Yakni, terkait kasus ijazahnya sendiri. Dan sejauh ini Jokowi boleh dibilang, masih berada di atas angin, kalau benar asli.
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi, kebijakan publik dan kecenderungan masa depan.l, Selasa 24 Maret 2026.
Menurut Jro Gde Sudibya, menyimak kepemimpinan Presiden Prabowo dalam satu setengah tahun sebagai Presiden dapat diberikan catatan kritis.
Menurutnya, Solo Run Leader. Pemimpin yang “berlari” sendiri, semua ditanggung sendiri di pundaknya, akibat politik balas budi yang berlebih dan gaya kepemimpinan Sang Presiden.
“Beban berikutnya, tim pendukung Prabowo Subianto dengan bauran kombinasi: tidak kompeten, tidak setia dan bahkan tamsilnya “menggunting dalam lipatan”,” katanya.
Dikatakan, Prilaku tumpang tindih sebagai pengamat dan sebagai Presiden sebagai “top leader”. Sebut saja idealisme tentang swasembada: pangan, energi.
“Sebut saja dalam posisi sebagai pengamat, tidak didukung oleh program yang direncanakan dengan matang, mulai dari: perencanaan, penganggaran, model implementasi dengan proyek percontohan yang bisa dipercaya,” katanya.
Dikatakan, mengklaim diri sebagai “komandan” dalam pemberantasan korupsi, negeri yang bisa bubar tahun 2030 merujuk hipotesis Prabowo, tetapi tidak ada design kebijakan yang komprehensif dalam pelaksanaannya.
“Mulai dari penyiapan aturan hukum, reformasi di lembaga penegakan hukum dan peradilan untuk menjamin gerakan besar pemberantasan korupsi akan efektif,” katanya.
Persoalan lain, lanjut Jro Gde Sudibya, Personifikasi politik luar negeri, yang berakibat blunder dalam kebijakan luar negeri.
Menyebut beberapa: sikap permisif terhadap China dalam perjanjian menyangkut kawasan laut di sebelah Selatan Pulau Natuna, blunder perjanjian perdagangan dengan AS 19 Februari 2026 yang sangat merugikan posisi Indonesia.
“Keanggotaan dalam Board of Peace yang mengundang kontroversi dan membawa konsekuensi terhadap posisi Indonesia dalam percaturan global,” katanya.
Dikatakan, gaya kepemimpinan dengan tamsil: “mengangkat satu anak emas, melahirkan 10 anak tiri”. Konon dalam perjalanan ke luar negeri dengan 2 pesawat, satu pesawat ditumpangi Presiden dengan orang-orang dekatnya, dan satu pesawat lain untuk anggota kabinet lainnya.
“Gaya kepemimpinan yang dalam dirinya tidak menciptakan integrasi, bahkan menimbulkan benih rasa iri hati, prasangka dan potensi merosotnya moralitas sebagai tim,” kata Jro Gde Sudibya.
Demikian pula, lanjut dia yakni meminta masukan secara terbuka kepada sejumlah pengamat di luar pemerintahan, dengan kecenderungan mengabaikan kemampuan teknokrasi yang ada di jajaran puncak birokrasi, yang membuat moralitas kerja mereka mengalami distorsi.
Kepemimpinan Prabowo VS Jokowi
Prabowo memilih jalan yang susah dan berat serta banyak pula, dari segi bermain di ruang publik yang menjadi pemberitaan. Sementara Jokowi memilih jalan yang mudah dan ringan serta hanya satu saja. Yakni, terkait kasus ijazahnya sendiri. Dan sejauh ini Jokowi boleh dibilang, masih berada di atas angin, kalau benar asli.
Jokowi santai saja membagi-bagikan sembako dan uang di Solo menghadapi Idul Fitri, sementara Presiden Prabowo malah menghadapi para pakar di bidangnya berdiskusi sampai dini hari tentang berbagai persoalan bangsa, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri.
Belum lagi menghadapi kasus-kasus terbaru yang mau tak mau muaranya pada Prabowo. Sementara Jokowi tak menghadapi itu lagi. Seperti penyiraman air keras aktivis KontraS dan status penahanan Gus Yaqut, yang tiba-tiba saja menjadi tahanan rumah. Jokowi dan Prabowo masih diklaim duo sejoli pula.
Di eranya, Jokowi hanya fokus infrastruktur. Yang lainnya, Jokowi punya satu jawaban populer: “Kok, tanya saya?” Ini mencakup kasus apa pun. Bahkan, usai tak menjabat lagi, Jokowi masih bisa berkelit soal perubahan UU KPK, misalnya. Itu usulan DPR, “katanya. Ilmu yang seperti itu tak dimiliki Prabowo.
Apalagi Jokowi punya Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai bumper, yang tak dimiliki Prabowo saat ini. Bahkan, LBP sampai dijuluki Perdana Menterinya Jokowi. Saking banyaknya masalah yang di-handle LBP. Prabowo semua masalah nyaris langsung ke dirinya. Ketua BEM UGM pun berani sebut ia bodoh.
Berbeda dengan Jokowi, Prabowo programnya banyak, tak hanya infrastruktur, dan semua bersifat kolosal. MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, 3 juta rumah, ketahanan pangan dan energi, dan lain-lain. Satu saja gagal, maka itu saja yang akan disebut. Yang berhasil tak akan dihitung. Dan Prabowo, tak peduli.
Prabowo konsisten menjalankan Astacita yang sudah dibuatnya, sementara Nawacita Jokowi tak terlalu dijalankan. Mana ada program infrastruktur besar-besaran dalam Nawacita? Itu belakangan. Termasuk IKN. Dan itu pulalah yang membedakan Jokowi dan Prabowo. Prabowo memang ingin jalan sulit, Jokowi tidak.
Orang banyak yang tahu Jokowi akan terpilih lagi pada periode keduanya, jauh sebelum Pilpres dilaksanakan. Bahkan, lawan pun bisa “disetting”, hanya boleh Prabowo seorang saja. Sebab, hanya dengan Prabowo, ia bisa menang waktu itu. Sempat ada calon lain, peluang kalah Jokowi terbuka lebar.
Sedangkan Prabowo tak terlalu peduli dengan periode keduanya, bakal terpilih lagi atau tidak. Yang penting baginya programnya jalan. “Kita sudah berada pada jalan yang benar, “tegas Prabowo berkali-kali. Ia pertaruhan jabatan untuk program-programnya bisa berjalan, meski ditentang.
Jurnalis Nyoman Sutiawan