Tantangan Peradaban, Ketidakadilan Ekonomi dan Ketidakadilan Lingkungan. Bagaimana Bali Meresponsnya

0
202
Jero Gde Sudibya

Balinetizen.com, Denpasar –

 

Dalam literatur ekonomi pembangunan yang nyaris klasik jika terjadi ketimpangan pendapatan dan kemudian berkembang menjadi ketidakadilan ekonom, negara hadir dalam melakukan koreksi: melalui distribusi perpajakan dan kebijakan pembangunan yang pro rakyat -preferiantial for the poor-.

Menurut Jro Gde Sudibya, ekonom pengamat: ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan, akan tetapi realitasnya sekarang di banyak negara termasuk Indonesia intervensi kebijakan keadilan tersebut nyaris tidak terjadi.

” Yang lahir kolusi akut penguasa-pengusaha yang justru menjadi “biang kerok” ketidakadilan ekonomi yang semakin akut,” katanya .

Menurut Jro Gde Sudibya, keadaan saat ini justru yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, negara absen dalam melakukan koreksi.

Dikatakan, krisis iklim begitu nyata, dalam bahasa Sekjen PBB Antonio Guterres: “krisis iklim menuju jalan tol neraka iklim”, bencana hidrometrologi seperti: banjir, longsor, rob(naiknya permukaan laut), kebakaran termasuk kebakaran hutan merupakan ancaman nyata di depan mata dengan kerugian yang amat besar.

“Banyak negara gagap dalam program mitigasi bencana, karena keterbatasan anggaran, design kebijakan yang gagal paham dalam mengelola risiko kerusakan lingkungan akibat bencana,” kata Jro Gde Sudibya.

Menurutnya, Bali mengalami kondisi “sekali tiga uang”, mengalami darurat dan krisis lingkungan, bencana hidrometrologi yang semakin dashyat, eksekutif dan legislatif gagap dalam program mitigasi bencana yang andal.

” Berputar-putar dalam wacana politik pencitraan, mirip “opera sabun” tanpa tawaran solusi kongkrit berbasis teknokrasi kebijakan yang andal,” kata Jro Gde Sudibya.

Jro Gde Sudibya menawarkan diiperlukan peta jalan dan cetak biru kebijakan untuk penyelamatan lingkungan Bali plus upaya serius dalam memperbaiki distribusi pendapatan terutama bagi penduduk lokal.

Seperti apa peta jalan dan cetak biru kebijakan?

Baca Juga :  Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Agung Besakih

Menurut Gde Sudibya, mengembalikan perekonomian Bali ke spirit awalnya sosialisme religius, pemerataan dan berkeadilan, “small is beaitiful”, kecil itu indah.

Dikatakan, melalui revitalisasi pasar perdesaan dengan karakter pasar Tentene. Bukan membangun pasar modern yang megah di permukaan, tetapi asing bagi para pelaku pasar dan pembeli, yang ujung-ujungnya sebatas proyek “ngalih susuk”.

Selanjutnya, cetak biru pengembangan UMKM mesti ditumbuhkan di kawasan wisata, karena 99.99 persen UMKM adalah mikro yang memerlukan kehadiran negara, tetapi tetap berdasarkan prinsip ramah lingkungan.

” Bukan sekadar upaya terselubung untuk menaikkan PAD, bukan Pendapatan Asli Daerah tetapi sekadar “Pang Ada Dum”,” katanya.

Menurut Jro Gde Sudibya, peta jalan penyelamatan Alam Bali menjadi sebuah keharusan, dalam program terintegrasi dengan pendanaan negara yang cukup, kejelasan kelembagaan lembaga pelaksana, dengan kejelasan indikator kinerja, “time table” dan proses partisipasi luas masyarakat.

Dikatakan, dalam program aksi kongkrit: penegakan aturan hukum terhadap semua pelanggaran hukum tata ruang dan lingkungan. Agenda penyelamatan lingkungan empat danau: Batur, Beratan, Buyan dan Tamblingan.

“Perlu ada agenda penyelamatan semua DAS, menyebut beberapa DAS: Ayung, Tukad Pakerisan, Telaga Waja, Sah, Unda, Aya dan semua DAS yang mengitari Gunung Batukaru,” katanya.

Menurutnya, perlu penanaman kembali Hutan sekitar 12 persen dari luas Bali, sehingga rasio tutupan hutan kembali menjadi 30 persen sesuai yang dipersyaratkan.

“Keyakinan “Negara – Gunung” mesti dilaksanakan, kawasan komersial dari Pura Sad Kahyangan dalam radius 5 km mesti dibersihkan, 2 km.untuk Pura Dang Kahyangan. Mengembalikan jejak peradaban Bali sesuai dengan “poros”nya,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom pengamat: ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan.

Jurnalis Nyoman Sutiawan

kampungbet

kampungbet

kampungbet

Baca Juga :  Status Tanggap Darurat Bencana di Denpasar Resmi Beralih Jadi Transisi Darurat ke Pemulihan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here