Balinetizen.com, Denpasar
Teguran Menohok Presiden Prabowo terhadap Gubernur Koster dan para bupati dan walikota di Bali tentang Krisis Sampah di acara Rakornas RPJM tahun 2026 di Jakarta viral di media sosial. Ada Apa sesungguhnya dengan Kualitas Kepemimpinan di Bali?
Hal tersebut dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan, Selasa 3 Februari 2026.
Menurut Jro Gede Sudibya, dari perspektif kepemimpinan dan strategi manajemen, kepemimpinan Wayan Koster dihadapkan ke sejumlah tantangan: pertama, kepemimpinan sarat wacana, “bertimbun” himbauan tetapi lemah dalam kecerdasan implementasi, XQ dalam bahasa pakar strategi manajemen.
Menurut Jro Gede Sudibya, krisis sampah di Bali telah lama dibacakan, tetapi program aksi dengan “net work planning”: alokasi anggaran, pilihan teknologi, model pengelolaan tidak dituntaskan.
“Wacana krisis sampah berputar-putar tanpa ada kejelasan otoritas yang bertangung-jawab dalam menanganinya,” katanya.
Menurutnya, hanya lahir fenomena birokrasi klasik, sarat wacana, minim solusi, tumpang tindih dan saking lempar tanggung jawab.
Dikatakan, kepemimpinan Gubernur Bali nyaris dengan ilusi, mewacanakan secara mengambang visi Bali 100 tahun yang akan datang, visi yang dibanggakan “Sat Kerthi Loka Bali” –
“Harapan menghadirkan sorga di dunia- dalam realitas keras kehidupan, krisis multi dimensi: sampah, kemacetan, darurat lingkungan dalam kondisi Bali “benyah latig” pada risiko yang nyaris tidak bisa dipulihkan,” kata Jro Gede Sudibya.
Menurutnya, konversi lahan pertanian yang tidak terkendali, dashyatnya investasi yang merusak lingkungan alam dan kultural Bali dari penerapan UU Cipta Kerja yang liberal kapitalistik dan “brutal” dalam pemanfaatan Alam Bali (yang secara filosofi disakralkan).
Rusaknya alam Bali, lanjut Jro Gede Sudibya, karena peminpin Bali masih menggunakan pendekatan “kuno” pembangunan yang “memuja” pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan proyek “kebanggaan” 44 proyek fisik peradaban Bali.
“Pendekatan yang sudah lama ditinggalkan, dengan pendekatan berbasis kepada penghargaan terhadap etika lingkungan,” katanya.
Dikatakan, banjir bandang 10 September 2025 semestinya menjadi pelajaran berharga untuk melakukan koreksi kebijakan pembangunan dan juga koreksi kepemimpinan.
Menurutnya, ada kesenjangan yang mendalam di dalam pemahaman phrase “Kepemimpinan Bali Era Baru” antara elite kekuasaan dan “inner circle” nya dengan kalangan intelektual dan gerakan masyarakat sipil.
“Pihak pertama menganggap sebagai kisah sukses -succses story-, pihak lainnya berpendapat Bali memasuki masa multi krisis jika tidak dikelola dengan baik, punya potensi mengantarkan Bali ke tubir jurang kehancuran,” kata Hro Gde Sudibya, ekonom, pengamat: ekonomi, lingkungan dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan