Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali Romi Yudianto
Balinetizen.com, BadungÂ
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto, bersama 15 pejabat serupa dari seluruh Indonesia, menghadiri pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021-2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022-2025.
Pelantikan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzar, di Ballroom Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Rabu 29 November 2023.
Dalam sambutannya, Cahyo menekankan peran krusial Kemenkumham dalam memastikan notaris menjalankan profesinya secara berintegritas.
Majelis Pengawas dan Kehormatan Notaris dianggap sebagai posisi penting dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap notaris.
Cahyo mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap notaris oleh Kemenkumham adalah faktor pendorong Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Capaian positif ini dianggap sebagai langkah penting demi menjaga nama baik bangsa dan negara.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyoroti perlunya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini merespon peningkatan pengaduan terkait pelanggaran jabatan notaris dari masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum.
Pentingnya pengawasan notaris juga terkait dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT).
Cahyo memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah berhasil melakukan pengawasan dan sosialisasi PMPJ terhadap notaris.
Dalam penutupannya, Cahyo menyampaikan selamat kepada Majelis Pengawas dan Kehormatan Notaris yang baru dilantik.
Ia menekankan pentingnya sinergi untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional, menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.
Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Adiministrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, para Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang dilantik.(Tri Prasetiyo)