Balinetizen.com, Jakarta
Tingginya Angka Kemiskinan, Cita-Cita Keadilan Sosial menurut Konstitusi, “Jauh Panggang dari Api”. Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Minggu 4 Mei 2025 menanggapi laporan Bank Duni tentang jumlah orang miskin di Indonesia.
Ia menegaskan, dalam laporan mutakhir nya, Bank Dunia mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia, 60,30 persen dari penduduk, setara dengan 172 juta penduduk, untuk tahun 2024, dengan tolok ukur garis kemiskinan pengeluaran per orang per hari 6,85 dolar AS, setara dengan Rp.116,450,–.
Selain itu, kata Jro Gde Sudibya beberapa tahun lalu Bank Dunia, melansir berita yang sama, dengan tolok ukur garis kemiskinan, pengeluaran per orang per hari 2 dolar AS, setara dengan Rp.34 ribu, jika dipergunakan kurs 1 dolar AS Rp.17 ribu.
“Di mana, jumlah orang miskin 40 persen dari penduduk, setara dengan 112 juta orang,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, dari dua tolok ukur garis kemiskinan ini, jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar.
Menurutnya, data kemiskinan ini menggambarkan: kesenjangan pendapatan yang dalam, puluhan juta penduduk tetap miskin, tetapi belasan oligarki, puluhan konglomerasi, lapisan tipis elite kekuasaan, didukung elite birokrasi, meminjam istilah seorang ekonom ternama dunia, memperoleh kelimpah-ruahan kemakmuran. Sementara itu, surplus ekonomi yang tidak berkeadilan.
Dikatakan, cita-cita kemerdekaan dalam konstitusi, mencerdaskan kehidupan berbangsa, memajukan kesejahteraan umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meminjam pribahasa: “jauh panggang dari api”, dan bahkan nyaris ilusi.
Jro Gde Sudibya menegaskan, peringatan dari Bank Dunia ini, yang ideologinya pro pertumbuhan, mewajibkan Presiden Prabowo dan kabinetnya, menata ulang strategi pembangunan ke depan.
“Dimana Pembangunan ekonomi ke depan bercirikan, pro: pertumbuhan berkeadilan, preferential for the poor, efek menetes ke bawah yang lebih besar – trickle down effect -, tetapi tetap dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan keterbatasan fiscal negara,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Jurnalis : Nyoman Sutiawan