Keterangan foto: Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jembrana I Putu Agus Artana Putra/MB
(Balinetizen.com) Jembrana –
Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Jembrana mempertanyakan uang “ikhlas” pengganti buku lantaran “saru gremeng” atau tidak jelas. Pasalnya hingga kini BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jembrana yang juga Satgas Penanganan Covid-19 belum menerimanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana terus berupaya menciptakan transparansi penerimaan dan penyaluran bantuan terkait penanganan warga akibat terdampak pandemi Covid-19.
Dari informasi, uang kisaran Rp.7,6 juta ini dikumpulkan dari 87 orang pejabat yang akan dimutasi. Uang tersebut dikumpulkan secara spontanitas. Namun ada beberapa pejabat yang tidak membayar karena tidak membawa uang.
Pada Selasa (27/7/2021) sehari sebelum pelaksanaan mutasi sebanyak 87 orang pejabat eselon IV dan III dikumpulkan di Auditorium Pemkab Jembrana untuk mendapatkan arahan dari Bupati Jembrana I Nengah Tamba.
Dalam arahannya, Bupati Tamba mengingatkan bahwa pejabat yang akan dilantik dan ditugaskan di tempat yang baru nantinya untuk mengawal percepatan pembangunan berlandaskan visi misi Bupati Jembrana.
Selain arahan dari Bupati Jembrana I Nengah Tamba, pejabat eselon IV dan III ini juga mendapat wejangan dari Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, I Komang Wiasa.
Ia menjabarkan kiat-kiat menjadi pribadi yang bahagia demi mendongkrak mental bagi ASN yang akan dilantik untuk bertugas di tempat baru. “Ia (Staf Ahli Bupati) membocorkan rahasia hidup bahagia yang ia tuangkan dalam buku ‘Hidup Bahagia’ karangannya sendiri” ujar beberapa sumber.
Buku tersebut dibuat dan dicetak dengan biaya sendiri secara ikhlas. Karena itu, 87 orang pejabat yang akan dimutasi juga diminta dengan ikhlas menyumbangkan uang Rp.100.000 per orang. Dan uang yang sudah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada BPBD Jembrana.
“Katanya uangnya akan disumbangkan ke BPBD (Jembrana) sebagai tambahan membeli beras untuk kebutuhan penanganan Covid-19” imbuh sumber lainnya.
Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya (BPBD) belum menerimanya. Kalau pun disumbangkan dalam bentuk uang, pihaknya dipastikan akan menolak karena memang tidak dibolehkan.
“Kalau sumbangan beras dari uang pejabat yang dimutasi sebagai pengganti buku, tidak ada. Saya belum menerima sampai sekarang” tandas Agus.
Saat itu dirinya juga ikut menyumbang. “Saya juga ikut nyumbang malahan paling pertama di daftar karena duduk di depan” pungkasnya. MT-MB